Suasana ruang sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta memanas ketika terjadi adu mulut antara penuntut umum dengan pengacara terdakwa kasus dugaan korupsi kredit fiktif BRI, Hotma Sitompoel. Pengacara menganggap penuntut umum sewenang-wenang karena bersikukuh menghadirkan kliennya yang sedang dalam kondisi sakit ke persidangan.
Direktur PT First International Gloves (FIG) ini dibawa penuntut umum dari Rumah Sakit (RS) Gading Pluit dengan menggunakan tempat tidur dorong dan tabung infus ke pengadilan. Saat ditanya Ketua Majelis Hakim Pangeran Napitupulu soal kondisi kesehatannya, Hansen mengaku masih merasa sakit.
Pangeran mengatakan, surat dokter yang diterima majelis menyebutkan terdakwa memiliki waktu maksimal dua minggu untuk melakukan observasi penyakit. Setelah dua minggu berlalu, hasil observasi tidak kunjung diberikan dan dokter pun tidak dihadirkan ke persidangan. Penuntut umum diminta menjelaskan kondisi terdakwa.
Penuntut umum Rudy mengaku, sudah berkomunikasi dengan dokter yang menangani Hansen, dr Andreas sebelum membawa terdakwa ke persidangan. Dokter tersebut menyatakan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan perawatan terhadap terdakwa maksimal dua minggu, termasuk melakukan pemeriksaan endoskopi.
Endoskopi merupakan metode untuk melihat bagian dalam tubuh dengan menggunakan tabung fleksibel yang memiliki kamera kecil. Pemeriksaan itu dilakukan untuk memastikan penyakit kista lambung yang diderita Hansen. Nyatanya, Hansen tidak memanfaat waktu maksimal itu untuk melakukan endoskopi.
Hansen baru akan melakukan endoskopi pagi tadi ketika penuntut umum datang menjemput untuk membawanya ke persidangan. “Kami menanyakan kepada dr Andreas mengapa endoskopi baru dilaksanakan pagi. Ternyata, dokter menyampaikan pemeriksan itu sudah ditawarkan jauh-jauh hari,” kata Rudy, Senin (22/4).
Namun, Rudy melanjutkan, menurut dr Andreas pemeriksaan endoskopi yang ditawarkan jauh hari sebelumnya itu mendapat penolakan dari terdakwa. Hansen baru menyetujui dan menyatakan kesanggupannya untuk melakukan pemeriksaan endoskopi pada pagi tadi, dimana waktu pembantaran atau penangguhan penahanan terdakwa sudah habis.
Dengan segala penjelasannya itu, Rudy menolak tuduhan pengacara bahwa penuntut umum bertindak sewenang-wenang terhadap terdakwa. Penuntut umum menjemput terdakwa di RS Gading Pluit karena batas waktu pembantaran yang diberikan majelis sudah habis sejak Minggu, 21 April 2013.
Pernyataan Rudy mengenai pemeriksaan endoskopi yang ditawarkan dr Andreas jauh hari sebelumnya dibantah Hotma. Menurutnya, dokter sudah melakukan pemeriksaan satu per satu bagian dalam tubuh Hansen. Saat melakukan pemeriksaan, Hansen muntah-muntah karena lambungnya mengalami kerusakan.
Hotma mempertanyakan mengapa penuntut umum begitu ngotot membawa terdakwa ke persidangan dengan kondisi tidak sehat secara jasmani. Dia memohon kepada majelis untuk kembali membantarkan Hansen. “Alangkah lebih baik pengalihan penahanan dengan jaminan uang dan keluarga (sepupu) terdakwa,” ujarnya.
Setelah majelis bermusyawarah, Pangeran memutuskan menunda persidangan sampai Senin, 29 April 2013. Majelis memberikan pembantaran kembali selama satu minggu dan meminta Hansen bersedia melakukan endoskopi agar persidangan tidak berlarut-larut. Majelis juga akan mempertimbangkan permohonan pengacara.
Apabila dalam waktu satu minggu tetap tidak ada hasil pemeriksaan endoskopi, majelis menganggap pemeriksaan endoskopi telah dilakukan. Persidangan tetap akan dilanjutkan dengan perintah agar terdakwa didampingi dokter. “Kalau dokter bilang terdakwa tidak dapat hadir, dokternya saja yang dihadirkan,” tutur Pangeran.
Penuntut umum mendakwa Hansen bersama-sama Account Officer Divisi Agribisnis Kantor BRI Pusat, R Basuki Wismantoro melakukan korupsi penyalahgunaan fasilitas kredit BRI. Hansen didakwa dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Sementara, perkara Basuki yang dibuat dalam berkas terpisah belum dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor. Berawal dari pemberian fasilitas kredit investigasi PT BRI (Persero) Tbk kepara PT First International Gloves (FIG) untuk pembangunan pabrik sarung tangan karet di Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan.
Setelah dilakukan pengecekan, fasilitas kredit sebesar AS$18 juta yang diberikan BRI tersebut ternyata tidak digunakan sesuai peruntukannya oleh PT FIG. Pabrik sarung tangan diduga fiktif. Penuntut umum menduga ada kongkalingkong antara PT FIG dengan pegawai BRI, sehingga pencairan kredit dengan mudah dilakukan.
