Wajah Rohmatullah, hari ini, Rabu (28/3) tampak cerah memasuki ruang sidang lantai dua di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Mengenakan kemeja batik dengan dominan warna kuning dan celana krem, senyum Rohmat mengembang. Entah apa arti senyuman Rohmat. Tetapi, agaknya dapat dibaca sebagai tanda kegembiraan karena dia didampingi kembali oleh pengacara.
‘Kembali’? Ya, benar. Rohmat memang sempat tidak didampingi pengacara. Hal ini terungkap ketika sidang lanjutan dengan agenda pembacaan pledoi atau nota pembelaan, pekan lalu, Rabu (21/3).
Di awal persidangan, Ketua Majelis Hakim Sudjatmiko bertanya kepada Rohmat, “Kemana penasihat hukum ada?” Pertanyaan ini terlontar setelah Sudjatmiko mendapati kursi pengacara kosong melompong.
Awalnya, Rohmat menjawab tidak tahu. Dia mengaku sudah berusaha menghubungi sang pengacara, tetapi nihil hasil. Jawaban Rohmat justru memancing pertanyaan lanjutan dari Sudjatmiko. “Mengapa demikian?”
Kali ini, Rohmat baru bercerita. Dia mengakui bahwa hubungannya dengan sang pengacara bermasalah. Pangkal masalahnya adalah Rohmat tak mampu membayar honor si pengacara. Padahal, dia mengaku sudah membayar uang muka Rp15 juta, namun pengacara minta tambahan sekira Rp70 juta lagi.
Rohmat mencoba ‘bernegosiasi’ dengan cara meminta keringanan. “Sekarang ini saya sudah tak ada uang,” ujarnya lirih. Rohmat mengaku sempat meminta bantuan keluarga, tetapi juga tidak membuahkan hasil. Singkat cerita, sang pengacara pun meninggalkan Rohmat.
“Komersil sekali pengacara Anda itu dan tidak bertanggung jawab,” Sudjatmiko berkomentar.
Memahami kondisi terdakwa, plus dengan pertimbangan perkara korupsi, majelis hakim pun mempertimbangkan akan menunjuk pengacara lain guna mendampingi terdakwa dalam proses persidangan sejak pleidoi. “Majelis akan menunjuk pengacara melalui Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,” kata Sudjatmiko.
Hari ini (28/3), tepat sepekan setelah ‘pengakuan’ Rohmat, kursi penasihat hukum di ruang sidang telah terisi kembali. Namun, pengacara yang ditunjuk pengadilan tampak bingung. Salah seorang dari mereka mengaku baru dihubungi pengadilan sehari sebelum jadwal sidang.
“Tak ada persiapan apapun, karena ketemu orang yang akan kita dampingi juga di ruang sidang ini,” ujar si pengacara yang meminta untuk tak ditulis namanya.
Modus korupsi
Patut diketahui, Rohmat adalah bendahara pada PT Merpati Nusantara Airlines (Persero). Dia diduga menggelapkan uang perusahaan pelat merah itu sekira Rp1,27 miliar sejak 2007-2010.
Modusnya, sebut penuntut umum pada perkara ini Jaksa Yon Yutiarso, selama kurun waktu itu setiap kelebihan keperluan Merpati yang dikembalikan si pengguna seolah-olah dicatat habis terpakai. “Sewaktu ada pergantian bendahara, ditemukan bundel cek pengembalian sebenarnya oleh manajemen MNA dan dilaporkan ke Kejari Jakpus,” sebutnya.
Uniknya, tambah Yon, menurut pengakuan Rohmat pada penyidik, motif perbuatannya diawali karena dirinya selaku bendahara MNA mengetahui, perusahaan pelat merah itu ‘pelit’ untuk berbagi pada yang papa dan miskin. Setiap proposal sumbangan dari yayasan sosial maupun pembangunan tempat ibadah tak pernah dibalas.
“Kalau untuk turnamen golf atau kegiatan yang ‘wah’ selalu dikeluarkan dana,” tukas Yon menirukan perkataan Rohmat pada penyidik.
Namun, motif ala ‘Robinhood’ itu hanya di awal-awal saja. Ternyata, niat mengikuti jejak tokoh dongeng rakyat Inggris itu tak dapat dipegang teguh. Rohmat pun tergoda untuk menikmati ‘jerih payah’ haram itu guna kepentingan pribadi. Diantaranya, membeli tanah dan rumah di sekitar Kemayoran, Jakarta Pusat yang kemudian disulapnya menjadi rumah kontrakan dengan ‘10 pintu’.
Bahkan, lanjut Yon, terdakwa pun tergolong bandel. Pasalnya tatkala disidik, Rohmat pernah melarikan diri dengan membawa sejumlah uang sebelum disita oleh penyidik. Yang dituju adalah kediaman paranormal yang Rohmat ketahui bisa menggandakan uang.
Maksudnya memang ingin mendapat uang banyak guna mengembalikan hasil kejahatan. “Tapi, niat itu tak terwujud, setelah diintai selama sebulan, dia dan paranormal ditangkap penyidik dengan bantuan anggota Polri setempat,” ujar Yon.
Bantuan itu diperlukan, karena hasil pengintaian penyidik, si paranormal adalah desersi TNI dan dikhawatirkan memiliki senjata. Alhasil, penangkapan mulus. Uang dan aset Rohmat pun disita oleh penyidik. Mungkin, karena penyitaan itu, Rohmat tak sanggup lagi membayar pengacara.
Berdasarkan catatan hukumonline, Rohmat bisa jadi adalah terdakwa pertama di Pengadilan Tipikor Jakarta yang menggunakan jasa pengacara dari pos bantuan hukum (posbankum). Lazimnya, posbankum adalah tempat pengacara pro bono alias gratis atau setidaknya tidak semahal pengacara beken yang biasa berseliweran di Pengadilan Tipikor Jakarta.
