Terkait FTA, Mendag Dihujani Kritik
Berita

Terkait FTA, Mendag Dihujani Kritik

Berbagai kalangan keberatan atas keputusan-keputusan yang telah diambil Menteri Perdagangan mengenai kerja sama perdagangan internasional khususnya soal FTA.

Oleh:
Yoz
Bacaan 2 Menit
Terkait FTA, Mendag Dihujani Kritik
Hukumonline

Belum sebulan dilantik menjadi Menteri Perdagangan untuk kedua kalinya, Mari Elka Pangestu sudah 'dihadiahi' kritikan dari berbagai penjuru. Dalam acara rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR, Senin (16/11), anggota dewan mempertanyakan perundingan Free Trade Agreement (FTA) yang dilakukan pemerintah khususnya oleh Mendag Mari Elka Pangestu. Anggota Komisi VI dari Fraksi PKS Mukhamad Misbakhun, misalnya. Ia mengatakan sampai saat ini Mendag dinilai kurang berkomitmen dalam penyelesaian Rancangan Undang-Undang (RUU) perdagangan terkait payung hukum perjanjian perdagangan internasional khususnya FTA.

Misbakhun mengatakan dalam setiap perundingan FTA selama ini, tidak ada transparansi dari pemerintah. Padahal katanya, setiap proses FTA seharusnya dibuat naskah penelitian yang independen dan bisa dipublikasikan kepada pemangku kepentingan soal kelayakannya. “Stakeholder seperti Kadin (Kamar Dagang dan Industri) memang diajak bertemu tapi hanya formalitas, undangan mendadak dan sangat terbatas sehingga mereka tidak bisa siapkan masukannya,” ketusnya.


Menurut Misbakhun, secara kelembagaan dalam setiap perundingan FTA akan melibatkan Departemen Perdagangan, Departemen Pertanian, Departemen Perindustrian, Departemen Keuangan dan Departemen Luar Negeri. Namun dalam prakteknya, kata Misbakhun, ujung tombak perundingan tetap ada di Departemen Perdagangan. “Keputusan FTA ASEAN Australia-New Zealand itu kok tidak perlu persetujuan DPR, Padahal Thailand saja meminta persetujuan DPR,” ujarnya.


Ia mengatakan masalah besar akan muncul ketika nantinya kesepakatan bilateral Australia dan New Zealand dengan Indonesia telah dibuka terutama untuk pasar produk pertanian dan peternakan. Kalau ini terjadi maka peternak lokal akan terpukul, kalah bersaing yang bisa menimbulkan pengangguran. Sedangkan penerapan bea masuk 0% untuk produk-produk Indonesia seperti sepatu, garmen, tekstil justru sia-sia. “Karena tanpa 0% pun, produk Indonesia sudah bisa bersaing di dua negara tadi,” katanya. Oleh sebab itu, Misbakhun meminta agar Indonesia tidak hanya berpotensi sebagai pasar.

 

Kritikan lain datang dari asosiasi. Menurut Executive Committee Indonesian Iron and Steel Industry Association (IISIA) Purwono Widodo, penerapan perjanjian FTA antara Indonesia dengan China bisa menghancurkan industri nasional dan memunculkan PHK secara besar-besaran. Soalnya, kebijakan yang membebaskan biaya masuk impor menjadi 0% merupakan berkah bagi China untuk melakukan kolonialisme pasar di Indonesia. Ia memperkirakan akan banyak industri baja yang gulung tikar bila kerjasama tersebut diterapkan.


Dikatakan Purwono, adanya ketidaksiapan sektor industri baja dalam menghadapi penerapan FTA Asean–China ini antara lain karena tidak adanya dukungan perangkat Counter Measures seperti antidumping duty (AD), countervailing duty (CVD) dan safeguard. “Yang diharapkan dari sektor industri baja Nasional adalah agar dalam FTA Asean–China, sektor industri baja dimasukkan dalam kategori HSL (Highly Sensitive List), yang mana penerapannya dimulai pada tahun 2018,” ujarnya, Selasa (17/11).


Begitu juga dengan Kadin. Mereka mendesak pemerintah menunda penandatanganan FTA yang masih dalam kajian dan menunggu RUU Perdagangan disahkan. Sebab, beberapa FTA yang sudah diteken disinyalir tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan hanya berdasarkan pada intuisi menteri terkait saja.


Wakil Ketua Umum Kadin bidang Logistik, Perdagangan, dan Distribusi Benny Soetrisno menjelaskan, selama ini mekanisme perdagangan di Indonesia mengacu pada UU Perdagangan warisan Belanda. Tentunya, payung hukum setiap kesepakatan juga mengacu pada Undang-Undang tersebut. “Dulu kan belum dikenal sistem surat elektronik. Karena dasar hukumnya kuno, kesepakatan-kesepakatan sebagian besar menggunakan pendekatan teori. Jadi, perjanjian-perjanjian FTA yang belum diteken harus menunggu RUU Perdagangan disahkan,” katanya.

 

Sementara itu, Mari Elka Pangestu tidak berkomentar banyak atas kritikan-kritikan yang menghujaninya. “Saya tidak akan mengomentari hal itu,” ujar Mari. Ia hanya mengatakan selama ini pemerintah terus mengimplementasikan beragam kebijakan sebagai upaya peningkatan daya saing. Hal lain yang juga akan terus dilakukan adalah pengurangan ekonomi biaya tinggi.

Tags: