Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tersangka baru dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan perangkat transportasi informasi terintegrasi atau Backbone Coastal Surveillance System pada Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI Tahun 2016. Kasus tersebut merupakan pengembangan perkara tindak pidana korupsi suap pengadaan satelit monitoring di Bakamla Tahun Anggaran 2016.
"Dalam pengembangan perkara kali ini, KPK menemukan fakta adanya dugaan perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan dalam pengadaan perangkat transportasi informasi terintegrasi pada Bakamla RI Tahun 2016," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat jumpa pers di gedung KPK, Jakarta, Rabu (3 (31/7/2019). Baca Juga: Kasus Bakamla Berujung Pidana Korporasi
Penyalahgunaan kewenangan itu dilakukan Bambang Udoyo (BU) selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) Bakamla RI; Leni Marlena (LM) selaku Ketua Unit Layanan Pengadaan; Juli Amar Ma'ruf (JAM) selaku anggota unit layanan pengadaan; dan Rahardjo Pratjihno (RJP) selaku Direktur Utama PT CMI Teknologi (PT CMIT) yang menguntungkan diri sendiri dan/atau pihak lain dan mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp54 miliar. PT CMIT sendiri merupakan rekanan pelaksana dalam pengadaan Backbone Coastal Surveillance System pada Bakamla RI Tahun 2016.
Leni Marlena dan Juli Amar Ma'ruf dijerat Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Adapun Bambang Udoyo dalam kasus ini ditangani oleh Polisi Militer TNI AL dikarenakan pada saat menjabat selaku PPK yang bersangkutan adalah anggota TNI AL. Hal tersebut juga diatur dalam Pasal 9 UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a disebutkan bahwa seseorang yang berstatus sebagai prajurit harus diadili oleh pengadilan militer ketika melakukan tindak pidana.
Sedangkan Rahardjo Pratjihno dijerat Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
Dalam pokok perkara korupsi ini diawali tangkap tangan pada 14 Desember 2016. Saat itu, KPK mengamankan empat orang yaitu Deputi Informasi, Hukum dan Kerja Sama Bakamla RI Eko Susilo Hadi; Direktur PT Merial Esa Fahmi Darmawansyah; serta dua orang dari pihak swasta Hardy Stefanus dan Muhammad Adami Okta.
"Pengembangan kasus ini juga membawa PT ME (Merial Esa) menjadi korporasi tersangka korupsi dalam suap pengadaan satelit dan drone Bakamla. PT ME diduga secara bersama sama atau membantu memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada penyelenggara negara terkait proses pembahasan dan pengesahan RKA-K/L dalam APBN-P Tahun Anggaran 2016 yang akan diberikan kepada Bakamla RI," ucap Alexander.
Menurutnya, proses pengadaan satelit monitoring itu berbarengan dengan pengadaan long range camera beserta tower, instalasi, dan pelatihan untuk personel Bakamla dan pengadaan Backbone Coastal Surveillance System yang terintegrasi dengan Bakamla Integrated Information System (BIIS) pada Tahun Anggaran 2016.
"Ketiga proyek pengadaan tersebut ditandatangani oleh BU (Bambang Udoyo) selaku PPK Bakamla. BU sendiri sebelumnya sudah divonis hukuman penjara 4 tahun 6 bulan di Pengadilan Tinggi Militer Jakarta karena terbukti bersalah dalam kasus suap dalam pengadaan satelit monitoring di Bakamla ini," katanya.
Awalnya, anggaran pengadaan BCSS yang terintegrasi dengan BIIS belum dapat digunakan, walaupun demikian ULP Bakamla Rl tetap memulai proses lelang tanpa menunggu persetujuan anggaran dari Kementerian Keuangan.
"Pada 16 Agustus 2016, ULP Bakamla mengumumkan lelang pengadaan BCSS yang terintegrasi dengan BIIS dengan pagu anggaran sebesar Rp400 miliar dan nilai total HPS (Harga Perkiraan Sendiri) sebesar Rp399,8 miliar," ungkap dia.
Kemudian, pada 16 September 2016 PT CMI Teknologi (CMIT) ditetapkan selaku pemenang dalam pengadaan BCSS yang terintegrasi dengan BIIS. "Pada awal Oktober 2016 terjadi pemotongan anggaran oleh Kementerian Keuangan. Meskipun anggaran yang dltetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk pengadaan ini kurang dari nilai HPS pengadaan, ULP Bakamla tidak melakukan lelang ulang. Akan tetapi dilakukan negosiasi dalam bentuk design review meeting (DRM) antara pihak Bakamla dan PT CMIT terkait dengan pemotongan anggaran untuk pengadaan tersebut," tuturnya.
Pada 18 Oktober 2016, kontrak pengadaan ditandatangani oleh Bambang Udoyo selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Rahardjo Pratjihno (RJP) selaku Direktur Utama PT CMI Teknologi (PT CMIT) dengan mlai kontrak Rp170,57 miliar termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN). "Kontrak tersebut anggarannya bersumber dari APBN-P Tahun Anggaran 2016 dan berbentuk lump sum."
Seperti diketahui, perkara dugaan suap Bakamla ini berawal dari terjadinya Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada 14 Desember 2016 terhadap sejumlah orang, meliputi pejabat Bakamla dan pihak swasta dengan mengamankan uang sekitar Rp2 miliar. Setelah itu, KPK menetapkan empat orang tersangka, yaitu Eko Susilo Hadi, Deputi Informasi Hukum, dan Kerjasama Bakamla; Fahmi Darmawansyah, Direktur PT Merial Esa; dan dua anak buah Fahmi Hardy Stefanus dan M. Adami Okta.
Kemudian, setelah menemukan adanya dugaan suap terkait pengaturan anggaran di DPR, KPK memproses tiga orang lainnya, yaitu Fayakhun Andriadi (anggota DPR periode 2014-2019); Nofel Hasan (Kepala Biro Perencanaan dan Orgamsasi Bakamla); dan Erwin Sya'af Arief (direktur di PT Rohde & Schwarz Indonesia). Para pelaku telah diputus bersalah oleh majelis hakim dan sebagian putusan telah berkekuatan hukum tetap.
















