Selain itu, Dedi juga menegaskan bukan hanya dirinya yang bertanggung jawab dalam penyempurnaan dan perubahan site plan proyek. Selaku pejabat eselon II di Kemenpora, dirinya selalu berkoordinasi dengan atasannya yakni Sesmenpora Wafid Muharram sebagai atasan langsung dan kemudian Menpora Andi Mallarangeng yang diberitahu Wafid. Dengan kata lain, sebagai PPK dirinya bertanggung jawab ke menteri melalui Sesmenpora.
"Jadi kan yang mengubah atau menyempurnakan site plan atau keinginan dari yang sebelumnya, seperti yang saya katakan tadi, bukan kewenangan saya. Saya hanya eselon II, punya keterbatasan. Tidak mungkin saya mengubah site plan sekehendak saya. (Itu kewenangan) Pimpinan saya," tutur Dedi.
Dalam kasus ini, Dedi diduga telah menyalahgunakan kewenangannya sehingga menimbulkan kerugian negara.
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan, anggaran proyek senilai Rp2,5 triliun itu dibagi menjadi dua bidang. Pertama, untuk anggaran konstruksi bangunan di atas tanah seluas 32 hektar itu mencapai angka Rp1,1 triliun. Dan untuk bidang kedua terkait pengadaan barang dan jasa sarana dan prasarana olahraga yang mencapai angka Rp1,4 triliun.
Terkait konstruksi, lanjut Bambang, diduga pembangunannya melibatkan korporasi lain. Sedangkan untuk pengadaan barangnya, sebagian sarana dan prasarana olahraga sudah jadi, tapi masih ada pengadaan yang belum selesai. Sama halnya dengan konstruksi, untuk pengadaan ini juga melibatkan korporasi lain. Sayangnya, ia tak merinci korporasi apa saja yang terlibat di dua bidang tersebut.
Kasus ini bermula dari nyanyian mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin. Menurut dia, penentuan anggaran proyek Hambalang yang mencapai angka Rp2,5 triliun itu sudah ada sejak awal. Ia menuding, Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng beserta Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum merupakan pihak yang berkontribusi dalam penentuan anggaran ini.
