Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM menerbitkan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) sebagai salah satu upaya untuk menertibkan koperasi-koperasi di Indonesia. Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga mengatakan, pihaknya memberikan sertifikat NIK hanya kepada koperasi yang aktif saja secara kelembagaan maupun usahanya.
“Selanjutnya bagi koperasi tidak aktif yang jumlahnya mencapai 62.234 unit akan dikeluarkan dari database kami,” ujarnya di Jakarta, Selasa (26/5).
Sebelumnya, Senin 25 Mei 2015, Menteri KUKM Puspayoga juga meluncurkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pemerintah memutuskan untuk kembali mengaktifkan pembiayaan KUR dengan menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 14 Tahun 2015 tentang komite kebijakan pembiayaan bagi UMKM. KUR dikonsentrasikan pada usaha mikro di sektor pertanian, kelautan perikanan, industri kecil, dan sektor lainnya.
Hasil keputusan rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memutuskan suku bunga KUR pada 2015 turun dan plafon kredit maksimal Rp25 juta tanpa agunan. Bank penyalur KUR adalah BRI, BNI, dan Bank Mandiri serta BPD dengan kriteria NPL saat penyaluran KUR sebelum evaluasi di bawah 5 persen dan online dengan perusahaan penjamin
Target yang telah disiapkan Kementerian Koperasi dan UKM di tahun 2015 menyangkut Kredit Usaha Rakyat (KUR ) sebesar Rp 30 Triliyun yang disalurkan melalui empat Bank yang telah ditunjuk, yakni BRI Rp.24 triliun, Bank Mandiri Rp.2,25 triliun, dan BNI Rp.1,5 triliun, disamping itu sejumlah BPD juga akan mendapatkan alokasi penyaluran sebesar Rp.2,25 triliun.