Tetap Waspada COVID-19 Saat Pelonggaran PPKM
Pojok MPR-RI

Tetap Waspada COVID-19 Saat Pelonggaran PPKM

Semua elemen masyarakat pasti tidak ingin pengalaman menyakitkan pada gelombang kedua Covid-19 terulang.

Tim Publikasi Hukumonline
Bacaan 4 Menit
Bersyukur bahwa puncak penularan gelombang kedua itu sudah dilalui bersama. Semua elemen masyarakat pasti tidak ingin pengalaman menyakitkan pada gelombang kedua itu terulang. Karena itu, harus tumbuh tekad bersama untuk mencegah dan menghindar dari kemungkinan gelombang ketiga penularan COVID-19 di dalam negeri. Maka, kendati PPKM mulai dilonggarkan, patut disadari bahwa di sepanjang uji coba pelonggaran PPKM itu, semua orang hidup berdampingan dengan virus corona.  Jadi,siapa pun tidak boleh ceroboh dan gegabah karena COVID-19  masih menghadirkan ancaman nyata.  
Ketika mengumumkan perpanjangan PPKM pada Senin (23/8), Presiden Joko Widodo mengemukakan kebijakan pemerintah tentang perubahan atau pelonggaran PPKM selama periode 24 - 30 Agustus 2021. PPKM pada sejumlah daerah diturunkan dari level 4 ke level 3. Daerah yang tercakup dalam kebijakan pelonggaran PPKM itu meliputi Jabodetabek, Bandung Raya dan Surabaya Raya. Pijakan dari pelonggaran itu tentu saja pada perkembangan data penambahan jumlah pasien rata-rata per hari dan jumlah pasien sembuh yang juga cenderung meningkat.
Pulau Jawa, yang sempat berstatus episentrum COVID-19, mulai melandai. Wilayah level 4 di Jawa yang sebelumnya meliputi 67 kabupaten/kota turun menjadi 51 kapupaten/kota. Sedangkan wilayah level 3 naik dari 59 kabupaten/kota menjadi 67 kabupaten/kota, dan wilayah level 2 naik dari dua kabupaten/kota menjadi 10 kabupaten/kota. 
Sejumlah kabupaten/kota di luar Jawa-Bali juga menunjukan kecenderungan yang sama. Maka, tambahan kasus baru COVID-19 per harinya pun sudah turun, menyentuh level belasan ribu kasus. Per Kamis (26/8) misalnya, tambahan kasus baru tercatat 16.899. Konsekuensinya, tekanan atau panik pada sektor layanan jasa kesehatan publik sudah jauh berkurang.
Sudah menjadi pemahaman bersama bahwa turun-naiknya tambahan jumlah kasus baru COVID-19 lebih ditentukan oleh perilaku masyarakat dalam menyikapi pandemi sekarang ini. Maka, seberapa besar dampak pelonggaran PPKM menjadi tantangan bagi seluruh elemen masyarakat. Namun, peran semua pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota pun amatlah strategis dalam kapasitas mereka sebagai regulator. 
Selama pelonggaran PPKM itu, pulau Jawa lagi-lagi layak mendapat perhatian ekstra agar kecenderungan positif yang sudah terwujud sekarang tetap terjaga. Perhatian ekstra perlu karena pulau Jawa padat penduduk, dihuni lebih dari 150 juta jiwa. Pelonggaran PPKM akan mendorong masyarakat meningkatkan aktivitas dan mobilitas. Faktor ini hendaknya menjadi perhatian semua Pemprov dan pemerintah kabupaten/kota di pulau Jawa.
 Jika pemerintah kabupaten/kota tegas dan konsisten menegakan Prokes, dampak atau ekses pelonggaran PPKM tidak akan menimbulkan masalah serius. Ajak masyarakat beberja sama mencegah dan menghindar dari gelombang tiga penularan COIVD-19. Jangan bosan dan lelah untuk mengajak masyarakat mematuhi Prokes, dan jangan pula ragu menindak mereka yang melanggar Prokes.  
Halaman Selanjutnya:
Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info