KPK akhirnya membuka tabir kepastian akan penetapan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Andi Alfian Mallarangeng sebagai tersangka. Menurut Ketua KPK Abraham Samad, penetapan tersangka terhadap Andi karena sudah diperoleh dua alat bukti terkait keterlibatannya dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Pusat Pelatihan dan Pendidikan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang, Jawa Barat.
Penetapan tersangka ini merupakan pengembangan penyidikan yang dilakukan KPK terhadap tersangka, mantan Kabiro Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora, Dedi Kusdinar. "Kita sampai secara resmi pengembangan DK ditemukan bukti fakta hukum disimpulkan bahwa KPK menetapkan secara resmi AAM selaku Menpora atau pengguna anggaran pada Kemenpora," kata Abraham di kantornya, Jumat (7/12).
Andi Mallarangeng, kata Abraham, diduga melakukan penyalahgunaannya dalam proyek pada tahun anggaran 2010-2012 itu. Andi pun dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Namun sayangnya Abraham enggan menjelaskan secara rinci modus penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan Andi.
Abraham menjelaskan, Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) dengan tersangka Andi sudah ditandatangani pimpinan KPK bersamaan dengan permintaan pelarangan ke luar negeri pada 3 Desember lalu. Saat itu, ada tiga orang termasuk Andi yang dicegah ke luar negeri. Dua orang lainnya adalah, Andi Zulkarnain Mallarangeng (Choel) adik kandung Menpora dan Direktur Operasional 1 PT Adhi Karya Tbk, Muhammad Arif Taufiqurrahman.
Menurut Abraham, baik Choel maupun Arif sama-sama masih berstatus saksi dalam kasus ini. Sayangnya, ia enggan menjelaskan secara rinci keterlibatan Choel dan Arif dalam perkara ini. Alasannya sudah masuk materi pokok perkara dan sehingga tak bisa diungkap ke publik karena menyangkut strategi penyidikan KPK.
Meski begitu, KPK tetap bisa mengembangkan kasus ini dengan menyidik keterlibatan orang lain. Bahkan, penelusuran kasus ini oleh KPK dilakukan mulai dari tahap perencanaan anggaran hingga pengadaan barang dan jasanya. Dengan begitu, ia yakin keterlibatan orang lain dalam perkara ini akan terungkap setelah bukti-bukti yang akurat diperoleh KPK.
"Lita melihat kekuatan keterkaitan satu sama lain, inilah yang diartikan pengembangan sehingga siapa yang melakukan penyimpangan mulai perencanaan, peran apa, penyimpangan apa, dinilai cukup bertangung jawab sebagai tersangka artinya turut serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP," tutur Abraham.
