Selain itu, RUU ini memisah tegas peran Pemerintah sebagai regulator dan operator. Saat ini peran Pemerintah hanya sebagai regulator dan fasilitator, terang Rendy. Selain itu, Pemerintah berperan sebagai palang pintu perizinan usaha kereta api swasta. Sedangkan operator adalah urusan BUMN, BUMD, maupun pihak swasta.
Rendy juga menyuarakan nasib pensiunan pegawai KAI yang masih terkatung-katung. Selain itu, kesejahteraan petugas kereta api harus ditingkatkan, serunya. Sedangkan juru bicara Fraksi Partai Demokrat (FPD) Husein Abdul Aziz menjelaskan era monopoli, penunjukan langsung, dan mark up sudah saatnya diakhiri.
RUU ini mengatur perkeretaapian umum dan khusus. Perkeretaapian umum adalah untuk kepentingan publik. Sedangkan perkeretaapian khusus untuk angkutan barang atau bahan baku demi menunjang kerja BUMN tertentu.
Perkeretaapian umum inilah yang bisa menjadi lahan persaingan dengan pihak swasta. Meski demikian, menurut anggota Pansus Kereta Api Abdullah Azwar Anas, persaingan hanya akan terjadi di kelas bisnis dan eksekutif. Kelas ekonomi yang bersubsidi masih dilayani oleh KAI, ujarnya.
Abdullah mencontohkan, Jepang saat ini diramaikan oleh 70 operator swasta. Nantinya, pemain swasta hanya boleh menggarap jalur yang belum terbangun. Rute existing tetap punya KAI, sambugnya. Abdullah menjelaskan, Pemda bisa berperan di jalur-jalur pendek misalnya Solo-Yogyakarta, Lahat-Lubuk Linggau, atau Bogor-Sukabumi.
Menteri Perhubungan Hatta Radjasa menjelaskan, pihak swasta baru bisa menikmati era keterbukaan ini setelah tiga tahun RUU ini diundangkan. Selama masa peralihan ini, Pemerintah ketiban tugas yang cukup berat. Misalnya mengaudit keuangan KAI, menginventarisasi aset KAI, menyiapkan neraca awal KAI, serta membereskan dana pensiun para eks karyawan KAI yang statusnya PNS. Semua akan kita lakukan selama tiga tahun ke depan, ungkapnya.
Dengan segera disahkannya UU Perkeretaapian, bukan berarti tugas Komisi V usai. Setidaknya masih ada tiga RUU tentang Transporasi menanti. Ketiganya adalah RUU Penerbangan, Perkapalan, dan Transportasi Darat. Masih bergulir proses pembahasannya, ungkap Kepala Pusat Komunikasi Publik Departemen Perhubungan Bambang Ervan.
Lepas sudah satu beban Komisi V. Dalam Sidang Paripurna DPR RI pada Selasa (27/3), segenap fraksi menyetujui pengesahan RUU Perkeretaapian. Pembahasan RUU ini cukup memakan waktu lama. Proses pembahasan diawali sejak November 2005, jelas Ketua Komisi V Putrajaya Husein. Dalam sidang tersebut, seluruh fraksi setuju RUU ini disahkan menjadi Undang-Undang (UU).
Menurut Putrajaya, draf terakhir RUU ini lebih tebal daripada usulan Departemen Perhubungan. Sekarang menjadi 19 Bab dan 218 Pasal, ungkapnya. Usulan Pemerintah hanya meliputi 151 pasal.
Putrajaya menjelaskan, RUU ini disusun supaya tidak menabrak UU No. 5 Tahun 1999 tentang Anti Monopoli. UU Perkeretaapian lama, UU Nomor 13 Tahun 1992, bersemangat monopolistik dan tertutup, sambungnya. Artinya, yang berhak menjalankan jasa si ular besi ini hanya PT Kereta Api Indonesia (KAI).
Menurut juru bicara Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) Rendy Lamadjido, masyarakat masih melirik kereta api sebagai sarana transportasi favorit. Kereta api menjadi sarana angkutan orang maupun barang yang massal dan murah, ujarnya.
Rendy menilai RUU ini bakal merangsang peran daerah. RUU ini mengakhiri era perkeretaapian yang terpusat dan monopolistik, ungkapnya. Dengan demikian, Rendy mengingatkan KAI harus berbenah diri bersiap mengadapi persaingan.
