Tim Kerja DPD Usul RUU Haluan Ideologi Pancasila Dirombak Total
Berita

Tim Kerja DPD Usul RUU Haluan Ideologi Pancasila Dirombak Total

Tim Kerja DPD juga merekomendasikan RUU HIP diubah menjadi RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang murni sebagai payung hukum keberadaan badan itu.

Agus Sahbani
Bacaan 2 Menit
Gedung MPR/DPR/DPD. Foto: RES
Gedung MPR/DPR/DPD. Foto: RES

Pimpinan DPD yang tergabung dalam Tim Kerja Pimpinan DPD mengeluarkan rekomendasi dengan kesimpulan menolak RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP). Pasalnya, sejak awal materi muatan RUU HIP ini mendapat penolakan keras dari berbagai elemen masyarakat termasuk kalangan parlemen sendiri yang bahkan diminta untuk mencabut RUU ini dari Prolegnas.

"Tidak ada opsi lain selain menolak,” ujar Ketua Tim Kerja Pimpinan DPD, Letnan Jenderal TNI Marinir (Purn) Nono Sampono dalam keterangannya di Jakarta, Senin (6/7/2020).

Dia pun mengusulkan RUU HIP yang akan didalilkan sebagai payung hukum bagi keberadaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) itu harus diubah secara total dan mendasar. Caranya, dengan menghilangkan dan menghapus ruang penafsiran nilai dasar dan falsafah Pancasila ke dalam norma UU. Sebab, Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum tidak bisa diletakkan haluan ideologinya dalam peraturan, melainkan sudah cukup diatur dalam UUD Tahun 1945 sebagai hukum dasar.

“Di mana sudah tertulis dalam pembukaan UUD 1945 (preambule) yang telah disepakati sebagai Konsensus Nasional untuk tidak dapat diubah. Perubahan itu hanya dapat dilakukan atas batang dan tubuh yang berisi dua bagian pokok yaitu Sistem Pemerintahan Negara dan Hubungan Negara dengan warga negara dan penduduk Indonesia," ujar dia.

Sementara saat acara malam silaturahim pimpinan DPD serta pimpinan Alat Kelengkapan DPD di rumah dinas Ketua DPD La Nyalla Mattalitti, di Jalan Denpasar Raya, Minggu malam (5/6/2020), mereka merekomendasikan RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang murni sebagai payung hukum keberadaan badan itu.

"Sepanjang tidak menyinggung dan memberi ruang tafsir atas Pancasila sebagai dasar negara yang telah menjadi Konsensus Nasional sejak NKRI berdiri," ujar Sampono. (Baca Juga: Sejumlah Alasan RUU Haluan Ideologi Pancasila Dicabut dari Prolegnas)

Tim Kerja Pimpinan DPD menilai perlu untuk diatur secara teknis mengenai tugas pokok dan fungsi lembaga BPIP agar tidak terjadi kesamaan peran dan anggaran dengan tugas Sosialisasi Empat Pilar yang selama ini sudah menjadi tugas MPR. “Karena kira-kira tugasnya akan sama, lebih kepada penanaman dan sosialisasi nilai-nilai Pancasila yang itu juga dilakukan MPR. Nah, mungkin BPIP lebih fokus pada wajah pembangunan Indonesia ke depan yang harus selaras dengan nilai-nilai luhur Pancasila,” katanya.

Senada, Wakil Ketua MPR dari unsur DPD, Fadel Muhammad, mengungkapkan tidak ada ideologi yang dimasukkan atau diatur dalam undang-undang, sehingga RUU HIP memang sudah sepantasnya dikoreksi total. “Di negara manapun tidak ada ideologi yang diatur dalam undang-undang. Karena ideologi itu sendiri sudah sumber dari segala sumber hukum. Saya sependapat dengan apa yang dihasilkan Tim Kerja Pimpinan DPD terkait RUU HIP,” kata Muhammad Fadel, yang juga hadir dalam acara malam silaturahim tersebut.

Menindaklanjuti

Rekomendasi itu telah disampaikan kepada ketua DPD untuk kemudian diambil sebagai sikap lembaga. Mattalitti menyatakan akan menindaklanjuti rekomendasi itu sesuai mekanisme di DPD. "Terima kasih kepada Pak Nono dan para wakil ketua, yang telah melakukan telaah dan menyampaikan rekomendasi serta kesimpulan. Tentu akan saya tindaklanjuti sesuai mekanisme yang ada di DPD,” ujar dia.

Dalam Naskah Lengkap beserta Telaah dan Rekomendasi Tim Kerja Pimpinan DPD terkait RUU HIP memuat beberala hal diantaranya. Pertama, Pancasila sudah final dengan kelima sila yang saling terkait dan berurutan untuk mewujudkan tujuan hakiki bangsa ini. Sehingga yang diperlukan adalah penanaman dan sosialisasi nilai-nilai Pancasila yang sudah final tersebut.

Kedua, Pancasila sama sekali tidak bertentangan dengan ajaran agama apapun termasuk agama Islam, sehingga Pancasila selayaknya tidak digunakan sebagai antitesa atau sintesa atas agama. Karena para pendiri bangsa ini sudah bersepakat final, negara ini bukan negara Sekuler, tetapi juga bukan negara yang menganut Teokrasi. Tetapi bangsa ini yang berketuhanan, seperti tertulis dalam sila kesatu: Ketuhanan Yang Maha Esa.

Ketiga, ancaman terhadap nilai-nilai luhur Pancasila sejatinya justru datang dari dua kutub paham di dunia yang kita kenal selama ini yakni Liberalis-Kapitalisme dan Komunisme. Selama ini Liberalis-Kapitalisme telah berakar dengan sangat kuat justru melalui sebagian produk peraturan perundang-undangan yang lahir di era reformasi.

Keempat, BPIP tentu perlu payung hukum untuk mengatur tugas peran dan fungsinya melakukan pembinaan atau penguatan nilai-nilai Pancasila melalui berbagai medium. Penting juga diatur kesamaan peran dan fungsi yang selama ini telah dilakukan MPR melalui program Sosialisasi Empat Pilar. Karena itu, hakekatnya yang diperlukan hanya RUU yang mengatur secara teknis dan fraksis tupoksi dari BPIP agar kinerja badan ini terukur dan terarah sekaligus dapat dievaluasi.

Sebelumnya, Ketua DPD AA La Nyalla Mahmud Mattalitti mengatakan mayoritas senator telah menyatakan sikap penolakan terhadap RUU HIP. Bahkan, kata La Nyalla, sejumlah senator meminta pimpinan DPD agar menyatakan sikap resmi lembaga menolak RUU HIP. “Tentu kita sebagai pimpinan tidak bisa begitu saja mengeluarkan sikap resmi lembaga. Meskipun mayoritas senator menolak RUU HIP. Maka, jalan keluarnya adalah, kami pimpinan, memutuskan untuk membentuk Tim Kerja yang sudah disepakati pimpinan DPD,” kata dia beberapa waktu lalu. 

Menurutnya, Timja nantinya melakukan kajian mendalam dan komprehensif terkait RUU HIP tersebut. Termasuk bertemu dengan sejumlah ormas dan lapisan masyarakat yang sudah terbuka menyatakan penolakan terhadap RUU tersebut. Hasil kerja Tiimja nantinya menjadi panduan bagi DPD secara kelembagaan dalam membuat pernyataan sikap. “Jadi tidak grusa-grusu. Tetapi atas dasar yang cukup,” katanya.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info