Razikun menambahkan bahwa dengan alasan hakim telah melampaui kewenangan, MA sebenarnya sudah cukup landasan untuk menolak putusan itu. Namun demikian, menurut Razikun, pihaknya masih menunggu pernyataan resmi dari MA untuk membatalkan putusan PT Jabar. Itu kan baru keputusan tim panel, keputusan resminya kan belum, kata Razikun.
Sebelum MA membatalkan putusan PT Jabar, lanjut Razikun, pihaknya akan tetap mendorong KPUD Depok untuk meneruskan upaya pengajuan peninjauan kembali (PK).
Kredibiltas MA
Razikun menegaskan bahwa kredibilitas MA secara kelembagaan tergantung apakah rekomendasi Tim Panel ditindaklanjuti atau tidak. Untuk itu, menurut Razikun, pihaknya berharap agar Tim Panel juga merekomendasikan ke MA agar putusan PT Jabar dibatalkan. Kalau nanti MA secara lembaga tidak merekomendasikan bahwa putusan PT Jabar ini batal demi hukum, itu malah akan menjatuhkan kredibilas MA, ujarnya.
Razikun merujuk pada tiga kasus sengketa Pilkada yang telah diputus oleh MA, yakni sengketa pilkada Sulawesi Utara (Sulut), Kepulauan Riau (Kepri) dan Bengkulu. Kebetulan, dua dari tiga kasus itu ketua majelisnya adalah anggota tim panel MA. Paulus Effendie Lotulung, misalnya, adalah ketua majelis untuk kasus Kepri, sedangkan Parman Soeparman menjadi ketua majelis untuk kasus Sulut.
Pada kedua kasus tersebut, MA menyatakan menolak gugatan pemohon dengan alasan MA tidak bisa melampaui kewenangannya. Putusan MA tersebut didasarkan pada pasal 3 ayat (1) Perma No. 2/2005 yang menyatakan bahwa permohonan keberatan yang dapat diajukan hanya yang berkenaan dengan hasil perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon terpilih.
















