Dengan menjanjikan sepuluh program prioritas, Timur Pradopo akhirnya lolos dari batu sandungan anggota Parlemen. Sembilan fraksi di DPR menyatakan setuju Timur diangkat menjadi Kapolri menggantikan Bambang Hendarso Danuri. Bambang pensiun pada Oktober ini. Tetapi proses uji kelayakan dan kepatutan terhadap Timur diwarnai sejumlah pertanyaan kritis, termasuk mengenai kenaikan pangkat yang terbilang cepat.
Maju sebagai calon tunggal yan diusulkan Presiden SBY, Timur Pradopo memaparkan visi dan misinya di depan anggota Komisi III DPR. Intinya, Timur menginginkan revitalisasi Polri dan peningkatan pelayanan umum. “Revitalisasi untuk pelayanan yang lebih baik,” ujarnya.
Salah satu bentuk konkretnya, jelas Timur, adalah meningkatkan keamanan bagi masyarakat agar tercipta Kamtibmas Nasional. Tumbuh rasa bebas di masyarakat yang aman”. Selain itu, Timur menjanjikan untuk lebih menegakkan supremasi hukum, sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Polri. Untuk masalah agenda reformasi birokrasi di tubuh Kepolisian, Timur mengakui bahwa itu belumlah usai. "Hingga saat ini reformasi birokrasi di tubuh polri masih terus berjalan. Salah satunya adalah bagaimana terus menjalankan transparansi dan akuntabilitas di tubuh polri," jelas Timur.
Timur juga berjanji akan menerapkan dengan serius urusan integritas di dalam tubuh Polri. Ia tidak akan segan untuk menindak oknum polisi yang bermasalah dengan hukum. Salah satu cara yang akan didorong oleh Timur adalah sektor pengawasan. "Akan ditingkatkan juga integritas polri serta pengawasan internal yang lebih baik," jelas Timur.
Anggota Komisi III, Nasir Jamil, mempersoalkan tidak masuknya penegasan dari Timur, soal sikap dan tekadnya untuk independen dari lingkup politik. Nasir khawatir, Timur akan terbelenggu dunia poltik, jika terpilih. Ia beralasan bahwa, jika melihat dari proses bagaimana Timur naik pangkat kemudian menjadi calon Kapolri, sarat dengan muatan politik. Untuk itu, Nasir sangat berharap, soal independensi ini bisa diwujudkan.
Anggota komisi III dari Fraksi Demokrat, Saan Musthopa, ketika ditemui saat istirahat makan siang, berbeda pemikiran dari Nasir. Menurutnya, Timur paham dan mengerti soal independensi di tubuh Polri. Saan yakin dan percaya, Timur bisa melaksanakan itu. "Tidak masalah," tegas Saan. Bagi Demokrat, jelas Saan, dengan sikap Timur tersebut, justru menunjukkan bahwa Timur tidak mau melibatkan urusan politik ke dalam tubuh Polri. "Pak Timur tidak mau melibatkan soal proses politik, maka dia tidak sampaikan.
Saan mengamini bahwa politik sama sekali tidak boleh masuk ke dalam institusi penegak hukum. Politisi Demokrat ini berharap, siapapun yang akan masuk ke dalam institusi penegak hukum, harus memahami hal ini terlebih dahulu. "Kita memang harus menjauhkan institusi kepolisian dari politik. Jadi semua pihak harus menjaga soal keterlibatan proses politik dalam tubuh kepolisian. Itu akan mengganggu kinerja dan performa kepolisian," papar Saan.
