Tindak Pejabat Terlibat Penyimpangan Proyek Hambalang
Berita

Tindak Pejabat Terlibat Penyimpangan Proyek Hambalang

Penelusuran aliran dana semakin membuat terang penyimpangan.

Rfq
Bacaan 2 Menit
Emerson Yuntho Anggota Badan Pekerja ICW minta Presiden Sby tindak menteri yang tersangkut kasus Hambalang. Foto: Sgp
Emerson Yuntho Anggota Badan Pekerja ICW minta Presiden Sby tindak menteri yang tersangkut kasus Hambalang. Foto: Sgp

Presiden seharusnya menindak penyelenggara negara, terutama menteri, yang kuat dugaan terlibat dalam penyimpangan proyek Hambalang. Aparat penegak hukum sesuai tugas dan fungsi masing-masing juga harus bertindak tegas terhadap mereka yang diduga keras melakukan penyimpangan. Hasil audit BPK menunjukkan kerugian negara mencapai ratusan miliar rupiah akibat penyimpangan dimaksud.

Anggota Badan Pekerja ICW, Emerson Yuntho, meminta Presiden SBY memberi teguran kepada anggota kabinetnya yang tersangkut kasus Hambalang. Hasil audit BPK menyebut nama Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng dan Menteri Keuangan Agus Martowardoyo. Andi Mallarangeng dinilai membiarkan penyimpangan yang dilakukan anak buahnya. Seorang anak buah Andi sudah dinyatakan KPK sebagai tersangka dalam kasus ini.

Emerson yakin, jika tidak bertindak segera, citra pemerintahan Presiden SBY akan kian buruk di mata publik. “Presiden harus mengambil tindakan dengan memberikan teguran, meminta mundur, atau pecat,” kata Emerson, dalam diskusi radio di Jakarta, Sabtu (03/11)

Sesuai hasil audit BPK, proyek Hambalang telah menyeret sejumlah nama penting. Selain Andi dan Agus, ada nama mantan Ketua BPN Joyo Winoto. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan tindakan-tindakan penting, termasuk melakukan penggeledahan kantor dan rumah pihak-pihak yang diduga terlibat dan menerima aliran dana.

Dikatakan Emerson, hasil audit BPK semestinya dijadikan Presiden sebagai landasan untuk melakukan evaluasi terhadap jajaran pemerintahan. Ini menjadi pintu pula bagi Presiden untuk membuktikan bahwa pemerintahan yang dia pimpin bersih. “Kalau memang terlibat atau diduga melakukan kelalaian agar ini sekaligus membuktikan kepada publik presiden tidak hanya sekedar mengeluh, tapi mengambil tindakan,” ujarnya.

Pengamat politik Burhanuddin Muhtadi berpadangan  masyarakat sudah jenuh dengan politik ‘tunjuk tangan’. Artinya, pejabat yang tersandung persoalan hukum tidak lagi mengorbankan jajarannya semata. Sebagai pengambil kebijakan dan penanggungjawab, seorang menteri  memiliki peran penting terhadap proyek yang dilakukan.

Sebagai pemimpin pemerintahan, Presiden semestinya tidak menjadikan perkara korupsi sebagai ‘drama politik’. Presiden justru perlu mengambil tindakan tegas. “Kasus Hambalang ini contoh kasus kecil dalam menyelesaikan korupsi di hulu. Korupsi itu larinya lebih cepat, karena hulunya dipelihara, dan itulah kegagalan kita sebagai bangsa,” imbuhnya.

Tindakan tegas terhadap pelaku karena sudah semakin terang penyimpangan yang terjadi. “Ini proyek abal-abal,” kata anggota Panja DPR tentang Hambalang, Zulfadli.

Telusuri aliran dana

KPK telah menelusuri aliran dana dalam kasus Hambalang yang mengalir ke sejumlah pihak tertentu. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sendiri telah menyerahkan Laporan Hasil Analisis (LHA) atas sejumlah aliran dana mencurigakan terhadap beberapa kasus ke KPK, antara lain proyek Hambalang.

Menurut Emerson, KPK tidak menjadikan laporan audit BPK semata dalam mengembangkan kasus tersebut. Tetapi, KPK dapat melibatkan PPATK untuk menelusuri transaksi mencurigakan terhadap kasus Hambalang. Emerson menduga adanya dana cash back dalam proyek triliunan rupiah itu. “Yang mengkhawatirkan kita dari temuan pemeriksaan dokumen saja BPK ada Rp243 milyar dan bukan tidak mungkin separuhnya dari proyek itu terindikasi praktik korupsi,” katanya.

Dalam penegakan hukum, KPK harus lebih maju dalam mengembangkan kasus tersebut. Apalagi nama Menpora kerap disebut dalam persidangan kasus serupa di Pengadilan Tipikor. Dia berharap KPK tidak hanya menjerat individu, tetapi pihak korporasi yang diduga ikut bermain dalam proyek tersebut. “Menjerat pelaku juga bukan hanya dengan korupsi, tapi dengan pencucian uang,” ujarnya.

Audit tahap dua

Kepala Biro Humas BPK, Bahtiar Arif mengatakan BPK menunggu tindaklanjut terhadap laporan audit tahap pertama yang sudah diberikan kepada DPR. Menurutnya pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK berdasarkan bukti dan fakta. Sehingga dia menampik adanya tudingan intervensi terhadap hasil laporan audit tahap pertama. Sesuai aturan, kata Bahtiar, hasil audit BPK dapat ditindaklanjuti dengan rentang waktu 60 hari.

Soal kapan BPK akan merampungkan audit tahap dua, Bahtiar belum dapat berkomentar. Pasalnya BPK mesti mencari sejumlah dokumen dan risalah dari DPR. Pasalnya dalam rapat-rapat dengan Kemenpora dengan DPR terdapat notulensi yang diperlukan BPK.

“Di dalam pemeriksaan diperlukan kecukupan bukti kompeten, itu menjadi prinsip sehingga tidak   bisa dikatakan kapan selesainya. Prinsip kami bukti yang kompeten yang kami terima untuk melakukan proses pemeriksaan itu,” pungkasnya.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info