Apabila ditanyakan terdakwa korupsi kakap mana sih yang tidak pernah "mampir" di toilet Pengadilan Tipikor Jakarta? Mungkin jawabannya semuanya pernah. Bahkan, bukan hanya terdakwa, para advokat, keluarga terdakwa, jaksa, wartawan, dan para pengunjung sidang pun hampir pasti pernah menggunakan toilet tersebut.
Namun, bagaimana jika toilet umum yang tersedia di Pengadilan Tipikor Jakarta tidak memadai, kerap terlihat kumuh, dan jorok. Tidak jarang ditemukan sampah tisu dan pembalut berserakan di toilet wanita. Tidak hanya itu, sering pula ditemukan dudukan kloset kotor akibat injakan sepatu dan penyemprot air yang rusak.
Pengadilan Tipikor Jakarta merupakan pengadilan khusus pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Bangunan pengadilan yang terletak Jl HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta ini masih menyatu dengan kantor Ombudsman, KPK, dan UNODC. Untuk ruang sidang, Pengadilan Tipikor hanya menggunakan dua lantai, yaitu 1 dan 2.
Masing-masing lantai dilengkapi fasiltas toilet dan mushalla. Ada pula ruang tunggu untuk terdakwa dan jaksa. Apabila pengadilan kebanjiran pengunjung, tidak jarang pemandangan berubah menjadi lautan sampah. Toilet menjadi sangat kumuh. Kemudian, untuk sekedar buang air kecil pun, harus mengantre.
Hal seperti ini dikeluhkan oleh advokat yang sering beracara di Pengadilan Tipikor Jakarta. Sebut saja Sugeng Teguh Santoso. Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) ini menganggap fasilitas umum di Pengadilan Tipikor Jakarta sangat buruk, khususnya toilet dan ruang tunggu.
"Toliet lantai 1 tidak ada kuncinya, kloset kotor, shower air untuk bilas pernah tidak ada dan tidak ada pula gayungnya. Semua toliet tampak tidak dirawat. Jumlah toliet juga kurang untuk melayani pengunjung yang banyak. Saya pernah sampai menggunakan toilet wanita ketika ada kebutuhan mendesak," akunya kepada hukumonline, Jum'at (13/3).
Tidak hanya pengalaman buruk saat menggunakan toilet, Sugeng juga kerap merasa tidak nyaman saat berada di ruang tunggu Pengadilan Tipikor Jakarta. "Ruang tunggu seperti sangkar panas. Tidak ada tempat duduk yang cukup, kecuali tempatnya para jaksa. Ruang tunggu tamu malah kurang tempat duduknya," imbuhnya.
Sugeng berpendapat, buruknya fasilitas umum di Pengadilan Tipikor Jakarta menunjukan betapa pengadilan sebagai institusi negara yang penting dalam mengurus keadilan tidak diberi perhatian yang layak. Ia menilai kenyaman dan keamanan bagi setiap pihak yang berurusan dengan Pengadilan Tipikor diabaikan.
Oleh karena itu, Sugeng berharap semua fasilitas umum di Pengadilan Tipikor Jakarta diperbaiki. Ia menyarankan, sebaiknya Pengadilan Tipikor Jakarta tidak lagi menumpang. "Dibangun gedung tersendiri dengan fasilitas yang memadai. Pengadilan Tipikor sekarang kan pinjam dari barang sitaan BPPN," katanya.
Pengalaman buruk serupa pernah pula dialami Maqdir Ismail. Advokat yang sering beracara di Pengadilan Tipikor Jakarta ini mengatakan, toilet, ruang tunggu, dan tempat parkir di Pengadilan Tipikor sangat tidak memadai. Malahan, terkadang kebersihan toilet tidak terjaga dan bila ada kerusakan kecil tidak segera diperbaiki.
Maqdir menceritakan pengalamannya saat menangani tiga perkara korupsi berturut-turut di Pengadilan Tipikor Jakarta. Ketika itu, banyak pengunjung berdatangan dari daerah. Akibat keterbatasan tempat duduk, para pengunjung duduk melantai di lantai ruang tunggu. Hal itu menyebabkan orang lain susah untuk berjalan.
Tidak sampai di situ, kondisi toilet yang kotor dan harus mengantre membuat Maqdir merasa miris. Ia mengungkapkan, saat itu, ada kolega lawyer dari Amerika dan Singapura yang ingin buang air kecil. Namun, lawyer tersebut terpaksa harus ke H Apartment yang berada di sebelah gedung Pengadilan Tipikor Jakarta.
"Beruntungnya perusahaan tempat klien kami bekerja, menyewa ruangan di H Apartment. Kolega kami itu merasakan antrean yang panjang, toilet di pengadilan yang agak tidak terjaga dengan baik, dan tentu saja tidak ada sabun serta tissue atau alat pengering. Bahkan toilet di lantai dasar agak kotor," ujarnya.
Mengacu pada pengalamannya, Maqdir meyarankan agar fasilitas umum yang ada di Pengadilan Tipikor Jakarta diperbaiki. Ia berpendapat, fasilitas yang terlihat kotor akan mempermalukan pengadilan Indonesia. Apalagi tidak jarang ada lawyer asing yang melihat persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta.
Padahal, menurut Maqdir, Pengadilan Tipikor Jakarta itu merupakan salah satu jendela untuk melihat penegakan hukum di Indonesia. "Mereka melihat betapa buruknya fasilitas umum (di pengadilan) kita. Jangan-jangan mereka beranggapan buruknya fasilitas umum itu sama buruknya dengan penegakan hukum bagi pencari keadilan," tuturnya.
Maqdir berpandangan, seharusnya Pengadilan Tipikor Jakarta dibuat terpisah seperti Mahkamah Konstitusi (MK). Tidak bercampur baur dengan kesibukan lain yang tidak menunjang penegakan hukum yang berkeadilan dan bermartabat. Terlebih lagi, pengadilan itu tempat menegakkan keadilan dan kebenaran, bukan tempat menghina.
"Bagi saya hukum itu untuk menjunjung hak asasi manusia. Banyak orang dihukum, dihina di pengadilan, dan hak asasi mereka dilanggar atas nama penegakan hukum. Terutama dalam perkara korupsi, cukup banyak orang tidak melakukan kejahatan, tetapi dihukum. Mereka menjadi koruptor karena jabatan, bukan kejahatan," ucapnya.
Sementara, Humas Pengadilan Tipikor Jakarta Sutio Jumagi Akhirno mengatakan, gedung yang sekarang digunakan beserta fasilitasnya bukan milik pengadilan maupun Mahkamah Agung. "Kita nyewa. Kalau masalah kebersihan toilet, ada yang bilang tidak memadai, begitulah kondisinya. Insya Allah di tempat baru nanti pasti lebih baik," tandasnya.
