Dalam diskursus publik, toleransi sering dipahami sebagai ketiadaan konflik. Daerah yang dinilai toleran kerap diasumsikan aman dari gesekan berbasis identitas, khususnya yang melibatkan kelompok minoritas. Namun, pengalaman Wonosobo justru menunjukkan sebaliknya: toleransi tidak selalu berarti absennya konflik, tetapi seringkali hanya mengubah bentuknya.

Kasus Ahmadiyah di Wonosobo memberikan pelajaran penting bahwa konflik minoritas bisa muncul, bahkan di wilayah dengan tingkat toleransi sosial yang relatif tinggi. Konflik tersebut tidak meledak dalam bentuk kekerasan fisik, tetapi hadir sebagai ketegangan yang sewaktu-waktu dapat mencuat ketika dipicu oleh kebijakan, representasi media, atau dinamika identitas.
Berbeda dengan banyak daerah lain di Indonesia, konflik Ahmadiyah di Wonosobo, di sekitar tahun 2013 ketika persekusi terhadap kelompok Ahmadiyah di tingkat nasional sedang memuncak, tidak mengikuti pola umum pertentangan antara Ahmadiyah dan Islam arus utama. Tidak ada pengusiran, penyerangan, atau persekusi terbuka. Namun, bukan berarti konflik tidak ada. Di Wonosobo, konflik justru berlangsung di dalam tubuh komunitas Ahmadiyah itu sendiri.
Di wilayah ini terdapat dua kelompok Ahmadiyah: Ahmadiyah Qadiani dan Ahmadiyah Lahore. Secara nasional, Ahmadiyah Qadiani lebih dikenal publik karena perbedaan teologisnya dengan Islam arus utama, terutama terkait kedudukan Nabi Muhammad, dan karenanya kerap menjadi sasaran kekerasan. Sebaliknya, Ahmadiyah Lahore relatif tidak mengalami tekanan serupa karena secara teologis mengidentifikasikan diri sebagai bagian dari Islam arus utama.
Secara historis, Wonosobo merupakan basis tradisional Ahmadiyah Lahore. Kelompok ini telah lama terintegrasi dalam kehidupan sosial masyarakat setempat. Relasi sosial yang mapan ini menciptakan posisi dominan Ahmadiyah Lahore sebagai kelompok yang established dalam tatanan masyarakat lokal.
Situasi mulai berubah ketika Ahmadiyah Qadiani hadir sebagai kelompok pendatang. Konflik yang muncul bukan semata persoalan perbedaan teologis, melainkan persaingan identitas dan legitimasi: siapa yang berhak merepresentasikan identitas “Ahmadiyah”. Ketegangan semakin kuat karena kedua kelompok menggunakan nama identitas yang sama tanpa pembeda yang jelas, baik dalam praktik kehidupan sosial, kebijakan pemerintah daerah, maupun pemberitaan media.
Dalam konteks ini, kebijakan pemerintah daerah Wonosobo menjadi faktor penting. Di bawah kepemimpinan Bupati Abdul Kholiq Arif saat itu, pemerintah daerah memilih pendekatan inklusivitas dengan tidak memberlakukan SKB Tiga Menteri tentang Ahmadiyah, berbeda dengan banyak daerah lain di Indonesia. Kebijakan ini bertujuan melindungi kelompok rentan dan mencegah kekerasan terhadap Ahmadiyah, khususnya Ahmadiyah Qadiani.
















