Karena itu, Tulus menegaskan pentingnya segera perbaikan pelayanan infrastruktur Transjakarta ini. Apalagi, belakangan kesulitan tidak hanya dirasakan kaum difabel. Pengguna biasa pun semakin sering mengeluhkan buruknya layanan moda transportasi yang mencontoh Trans Millenio di Kolombia ini.
Kewajiban pelayanan terhadap difabel ini sebenarnya sudah ditegaskan UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Pasal 242 (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan perlakuan khusus di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit.
(2) Perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi: a. aksesibilitas; b. prioritas pelayanan; dan c. fasilitas pelayanan.
|
Pasal 244 (1) Perusahaan Angkutan Umum yang tidak memenuhi kewajiban menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kepada penyandang cacat, manusia usia lanjut, anakanak, wanita hamil, dan orang sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 ayat (1) dapat dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; b. denda administratif; c. pembekuan izin; dan/atau d. pencabutan izin. |
BLU ke PT
Keluhan Jaka dan YLKI ini diapresiasi Direktur BLU Transjakarta Muhammad Akbar. Ia mengatakan pemahaman tentang pentingnya pelayanan kepada petugas di halte maupun dalam bus sudah jadi program regulernya. “Kami berusaha melayani semua golongan. Saya malah dengan mata kepala sendiri melihat petugas halte mengantarkan seorang tuna netra menyeberang jalan setelah turun bus,” belanya.
Mengenai keluhan infrastruktur, Akbar mengatakan jadi masukan berarti baginya. Apalagi, pengelolaan Transjakarta akan diubah oleh Pemerintah Daerah DKI Jakarta. Rencananya, model BLU saat ini akan diganti dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Pemprov DKI memang berencana mengubah status BLU Transjakarta menjadi BUMD pada 2011. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya peningkatan kualitas moda angkutan massal yang dioperasikan sejak 2004 lalu.
Akbar berharap, perubahan status ini bisa membuat pengelolaan Transjakarta bisa lebih baik. “Setidaknya, Pemprov DKI bisa lebih fleksibel menempatkan orang-orang profesional untuk mengelola Transjakarta. Saat ini, karena statusnya BLU, harus PNS,” katanya.
