Keluhan terhadap layanan moda transportasi publik Transjakarta semakin menggunung. Kelompok penyandang cacat, dikenal dengan sebutan difabel, ikut mengeluhkan tidak ramahnya moda tersebut untuk mereka gunakan.
Jaka Ahmad, seorang penyandang tuna netra, mengatakan banyak layanan Transjakarta yang makin lama makin menyulitkan kaum difabel.
Meski mengapresiasi adanya keistimewaan bagi penyandang cacat untuk masuk dan mendapat tempat duduk di dalam bus Transjakarta, Jaka mengatakan pelayanan itu masih sangat minimal. Kebutuhan pelayanan lain masih sangat kurang dan hal itu menyulitkan orang-orang sepertinya. Ia mencontohkan, rekaman suara dan tampilan penunjuk halte di dalam bus transjakarta tidak lagi berfungsi.
“Mungkin hal ini persoalan sederhana bagi mereka yang memiliki kelengkapan indera. Namun bagi saya yang tidak bisa melihat, atau orang lain yang tuna rungu, rusaknya petunjuk halte itu sangat menyulitkan,” keluhnya dalam Dialog Publik Mendorong Transformasi dan Restrukturisasi Pengelolaan Transjakarta, di Hotel Ambhara, Jakarta, Kamis (12/5).
Hal lain, Jaka juga menyatakan kurangnya pemahaman petugas baik di halte maupun di bus Transjakarta tentang perlakuan terhadap kelompok difabel.
Keluhan Jaka ini disampaikan juga oleh Tulus Abadi, Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Menurut Tulus, dari sisi infrastruktur transjakarta saat ini belum bisa memfasilitasi seorang difabel untuk menggunakan dengan nyaman.
Permasalahan ini bahkan bisa dilihat secara kasat mata. “Tidak perlu disurvei, lihat saja misalnya jembatan menuju halte transjakarta. Kebanyakan yang berupa tangga yang tidak didesain agar pengguna kursi roda bisa menggunakan,” katanya.
Karena itu, Tulus menegaskan pentingnya segera perbaikan pelayanan infrastruktur Transjakarta ini. Apalagi, belakangan kesulitan tidak hanya dirasakan kaum difabel. Pengguna biasa pun semakin sering mengeluhkan buruknya layanan moda transportasi yang mencontoh Trans Millenio di Kolombia ini.
Kewajiban pelayanan terhadap difabel ini sebenarnya sudah ditegaskan UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Pasal 242 (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan perlakuan khusus di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit.
(2) Perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi: a. aksesibilitas; b. prioritas pelayanan; dan c. fasilitas pelayanan.
|
Pasal 244 (1) Perusahaan Angkutan Umum yang tidak memenuhi kewajiban menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kepada penyandang cacat, manusia usia lanjut, anakanak, wanita hamil, dan orang sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 ayat (1) dapat dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; b. denda administratif; c. pembekuan izin; dan/atau d. pencabutan izin. |
BLU ke PT
Keluhan Jaka dan YLKI ini diapresiasi Direktur BLU Transjakarta Muhammad Akbar. Ia mengatakan pemahaman tentang pentingnya pelayanan kepada petugas di halte maupun dalam bus sudah jadi program regulernya. “Kami berusaha melayani semua golongan. Saya malah dengan mata kepala sendiri melihat petugas halte mengantarkan seorang tuna netra menyeberang jalan setelah turun bus,” belanya.
Mengenai keluhan infrastruktur, Akbar mengatakan jadi masukan berarti baginya. Apalagi, pengelolaan Transjakarta akan diubah oleh Pemerintah Daerah DKI Jakarta. Rencananya, model BLU saat ini akan diganti dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Pemprov DKI memang berencana mengubah status BLU Transjakarta menjadi BUMD pada 2011. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya peningkatan kualitas moda angkutan massal yang dioperasikan sejak 2004 lalu.
Akbar berharap, perubahan status ini bisa membuat pengelolaan Transjakarta bisa lebih baik. “Setidaknya, Pemprov DKI bisa lebih fleksibel menempatkan orang-orang profesional untuk mengelola Transjakarta. Saat ini, karena statusnya BLU, harus PNS,” katanya.
Akbar menjelaskan, saat ini tengah disusun naskah akademis untuk mengubah Perda DKI Jakarta mengenai status BLU menjadi PT. “Juga perlu disusun perda mengenai penyertaan modal,” lanjutnya.
Perubahan mengenai status BLU Transjakarta ini memang diharapkan segera dilakukan. Apalagi, semakin banyak masalah terkait pelayanan moda transportasi massal tersebut.
Hari ini, seorang pramudi bus Transjakarta pingsan di dalam bus yang sedang dikemudikannya setelah menurunkan penumpang di Halte Harapan Kita, Jakarta Barat. Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 8.00 WIB. Sopir tersebut langsung dibawa ke RS Harapan Kita untuk mendapatkan perawatan.
Tak lama berselang, sebuah bus TransJakarta dari arah Mampang menuju Ragunan mengeluarkan asap tebal di sekitar Pejaten Village, Jakarta Selatan. Meski belum diketahui penyebabnya, insiden ini ditengarai tidak menimbulkan korban jiwa.
Namun, pengamat transportasi Darmaningtyas mengingatkan perubahan BLU ke PT bukan jaminan perbaikan layanan. Ia mencontohkan perbaikan PT Kereta Api yang diubah dari perusahaan umum (perum).
“Ternyata pelayanannya tidak lebih baik. Bahkan, untuk perjalanan jarak jauh, pelayanan sebelum menjadi kereta api jauh lebih baik,” sergahnya.
Apalagi, salah satu persoalan utama transjakarta selama ini adalah ketersediaan pasokan bahan bakar gas. “Kalau berubah jadi PT, namun tidak ada jaminan ketersediaan BBG, maka sama saja,” tandasnya.
