Tuada Pengawasan: MA Tidak Bisa Periksa Mappong
Berita

Tuada Pengawasan: MA Tidak Bisa Periksa Mappong

Ketua Muda bidang Pembinaan dan Pengawasan MA, Marianna Sutadi menyatakan tidak bisa memeriksa dugaan korupsi terhadap hakim agung Abdul Kadir Mappong karena tidak ada laporan yang masuk mengenai hal itu.

Nay
Bacaan 2 Menit
Tuada Pengawasan: MA Tidak Bisa Periksa Mappong
Hukumonline
Seperti diberitakan, KPKPN pada Rabu (10/03) melaporkan hakim agung Abdul Kadir Mappong dan Direktur Pidana Militer dan Tata Usaha Militer, Maruli Panjaitan, ke Polisi karena dugaan korupsi. Mappong tersangkut yang diterimanya ketika menjadi Ketua Pengadilan Tinggi di Surabaya, sedangkan Marulitidak melaporkan hartanya berupa tanah senilai Rp40 miliar yang diakuinya sebagai milik orang lain.

Masalahnya, menurut Marianna, pada kasus Amiruddin terdapat petunjuk awal, sedang  dalam kasus Mappong tidak ada petunjuk awal. "Nah, ini petunjuk darimana wong laporan kekayaan pada KPKPN, saya tahu juga enggak, rinciannya apa. Coba tunjukkan pada saya, saya mau mulai darimana, datanya saja tidak punya,'tutur Marianna.

Jika ada yang melaporkan soal Mappong ke MA, Marianna menyatakan MA tidak pernah mendiamkan satu kasus pun. "Tapi harus ada petunjuk awal," cetusnya. Menunjuk surat dari KONI Jawa Timur kepada Ketua MA, Marianna mengatakan bahwa dana itu diberikan oleh KONI kepada Mappong sebagai anggota Muspida. "Dana itu untuk dia (Mappong-red), bukan untuk pembinaan," tegas Marianna.

MA Harus Proaktif

Menanggapi Marianna, Sekretaris Eksekutif Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Idepedensi Peradilan (LeIP), Rifqi Assegaf menyatakan MA harus proaktif memeriksa Mappong meski tidak ada pengaduan.

Menurutnya, jika terdapat sebuah berita di media massa mengenai keterlibatan seorang hakim dalam kasus korupsi, Tuada Pengawasan harus memeriksa  dugaan itu. Pasalnya, fungsi pengawasan bukan hanya untuk membuktikan kesalahan hakim itu, tapi juga melakukan klarifikasi dan rehabilitasi jika tuduhan tersebut tidak terbukti.

Apalagi, dalam kasus Mappong, informasi berasal dari KPKPN, sebuah lembaga negara yang sah. Karena itu, menurutnya, MA harus proaktif meminta data pada KPKPN untuk memeriksa kasus itu.

Rifqi menduga, Marianna enggan untuk memeriksa kasus tersebut karena khawatir dituduh menyerang lawan politiknya. Penyebabnya, Marianna dan Mappong sama-sama calon Wakil Ketua MA. "Tidak mustahil Marianna khawatir akan terbentuk opini bahwa ia menyerang lawannya dalam pemilihan itu," ujar Rifqi.

Untuk menghindari konflik kepentingan yang dapat merugikan pemeriksan kasus tersebut, Rifqi menyarankan agar Ketua MA menugaskan hakim agung lain -bukan Marianna--di bidang pengawasan untuk memeriksa kasus tersebut.

masalah dana KONI 

Tentang Maruli, Marianna menyatakan bahwa bidang pengawasan tidak bisa memeriksa Maruli karena yang bersangkutan telah pensiun.  "Kalau sudah pensiun tidak ada lagi urusan kita,"ujarnya. Pasalnya, pengawasan oleh MA dilakukan terhadap hakim. Karena Maruli telah pensiun sebagai hakim, maka bidang pengawasan tidak bisa memeriksanya. Menurut Marianna, Maruli telah pensiun sejak tahun lalu.

Soal Mappong, Marianna menyatakan ia tidak mempunyai data mengenai kasus yang dilaporkan oleh KPKPN kepada polisi. Lagipula, tidak ada laporan yang masuk kepada MA mengenai dugaan korupsi tersebut.

"Saya tidak tahu apa-apa, mau ngapain, saya bukan intel. Saya kan pengawas, artinya mengawasi kalau ada laporan," kata Marianna. Menurutnya, MA memang bisa proaktif melakukan pemeriksaan seperti pada kasus hakim Amiruddin Zakaria dahulu. Saat itu, MA proaktif memeriksa Amiruddin karena ada berita di surat kabar bahwa Amiruddin menerima suap sehingga menagguhkan penahanan Akbar Tandjung.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info