Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dinilai tak berwenang mengadili Udju Djuhaeri. Oleh sebab itu majelis hakim diminta untuk menyatakan pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara Udju. Demikian nota keberatan (eksepsi) penasihat hukum Udju atas dakwaan penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pengadilan Tipikor, Kamis (18/3).
Pasalnya, perkara Udju termasuk dalam kategori perkara koneksitas. Sehingga penanganan perkara serupa ini harus mengacu pada pasal 89 sampai dengan pasal 94 UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau biasa disebut KUHAP.
Inu Kertapati, pengacara Udju menguraikan perbuatan terdakwa menurut surat dakwaan dilakukan saat menjadi anggota Komisi IX DPR-RI dari F-TNI/Polri periode 1999-2004. Keanggotaan Udju di DPR didasarkan pada Surat Perintah Panglima TNI Jenderal TNI Endiartono Sutarto No Sprin/791/2003 tanggal 24 Januari 2003.
Surat perintah itu berdasarkan Keppres No 242/M Tahun 2002 tertanggal 4 Desember 2002 tentang peresmian pemberhentian dan peresmian pengangkatan keanggotaan DPR/MPR RI pengganti antar waktu masa keanggotaan tahun 1999-2004. Serta SK Panglima TNI Nomor Skep/11/I2003 tanggal 10 Januari 2003 tentang pemberhentian dari dan penugasan anggota Polri sebagai anggota DPR/MPR RI masa keanggotaan tahun 1999-2004. "Tugas tersebut selalu dilaporkan dan bertanggungjawab pada Panglima TNI/Polri," papar Inu.
Berdasarkan fakta itu penasihat hukum mengaitkan dengan pasal 89 ayat (1) KUHAP yang menyatakan, "Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali jika menurut keputusan menteri pertahanan dan keamanan dengan persetujuan menteri kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer."
Lalu, pasal 89 ayat (2) menyebutkan bahwa penyidikan perkara pidana dilaksanakan oleh tim tetap. Terdiri dari penyidik sebagaimana dimaksud pasal 6 KUHAP dan Oditur Militer atau Oditur Militer Tinggi sesuai kewenangan masing-masing.
















