Upah Minimum Provinsi (UMP) bukan hanya menjadi acuan untuk mengupah pekerja di sektor formal. Tapi juga sektor informal, salah satunya dilakukan kepada pekerja pada usaha kecil dan menengah (UKM) Alova di Nusa Tenggara Barat (NTB).
UKM yang memproduksi minuman dan makanan berbahan baku tanaman lidah buaya itu mempekerjakan 10 orang pekerja. Sebagian besar adalah kaum perempuan. UKM yang berdiri sejak 2008 itu mengupah pekerjanya sesuai dengan UMP provinsi NTB tahun 2012 yaitu sekitar 800 Ribu/bulan.
Menurut pengelola dan pendamping UKM Alova dari Yayasan Pembangunan Sumbawa Barat (YPSB), Ade Brata, sistem ketenagakerjaan yang digunakan mengacu pada aturan yang ditetapkan pemerintah. Semisal dalam satu bulan, pekerja bekerja selama 22 hari dan mendapat libur sebagaimana ditetapkan pemerintah.
"Sabtu - Minggu, hari besar atau tanggalan merah, libur," kata Ade kepada wartawan di kantor Alova di desa Kemuning, kecamatan Sekongkang, kabupaten Sumbawa Barat, provinsi NTB, Rabu (7/6).
YPSB adalah yayasan yang didirikan lewat program Community Development (Comdev) PT Newmont Nusa Tenggara (PT NNT). Comdev merupakan bagian dari kegiatan Community Sosial Responsibility yang dijalankan PT NNT. Dari pendampingan yang sudah dilakukan YPSB kepada UKM Alova, Ade mengatakan penjualan produk Alova laris di pasaran. Omset perbulan rata-rata mencapai Rp40 juta tiap bulan.
Dengan begitu, Ade berharap Alova dapat bertahan dan dikelola secara mandiri oleh masyarakat. Sehingga lewat program UKM ini tingkat kesejahteraan masyarakat di sekitar tambang PT NNT di Batu Hijau dapat meningkat.
Teguran
Lain di NTB, lain pula yang terjadi di kota Pekanbaru, Riau. Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru melayangkan teguran keras kepada 21 perusahaan menengah dan kecil yang mengupah pekerjanya di bawah ketentuan Upah Minimum Kota (UMK). Sesuai peraturan yang berlaku, puluhan perusahaan itu bisa dikenakan sanksi pidana.
"Jika belum juga peraturan UMK ditaati, saya akan melakukan survei langsung ke perusahaan bersangkutan untuk mencek apakah UMK sudah diterapkan atau belum. Jika tidak, maka perusahaan sesuai aturan akan dikenakan sanksi tegas," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru, Pria Budi di Balai Kota Pekanbaru, Rabu (6/6).
Ia menjelaskan upah pekerja berdasarkan UMK Pekanbaru 2012 sebesar Rp1,26 juta per bulan. Menurut dia, bagi setiap perusahaan yang melanggar bisa dikenakan sanksi seperti diatur dalam Pasal 90 UU Ketenagakerjaan. Sanksinya adalah penjara minimal satu tahun dan maksimal empat tahun. "Terkait sanksi akan dilihat dan disesuaikan dengan jenis pelanggarannya," ujarnya.
Pria Budi mengatakan pihaknya sudah melayangkan surat teguran kepada 21 perusahaan yang melanggar UMK. Menurut dia, pelanggaran itu berdasarkan laporan dari karyawan perusahaan yang merasa dirugikan dan hasil pengawasan dinas tenaga kerja.
Ia mengatakan puluhan perusahaan yang melanggar UMK rata-rata bergerak di bidang perdagangan dan jasa yang termasuk perusahaan menengah dan kecil.
Pria Budi mengatakan, hingga kini manajemen perusahaan belum memberikan klarifikasi dan laporan mengenai pelaksanaan aturan UMK setelah surat teguran dilayangkan oleh dinas tenaga kerja.
