Upah Pekerja Selama Proses PHK Seringkali Tak Dibayar
Berita

Upah Pekerja Selama Proses PHK Seringkali Tak Dibayar

Karena merasa perlu berhati-hati, hakim tak pernah mengeluarkan putusan sela untuk memerintahkan pengusaha membayar upah pekerja selama proses PHK.

Kml
Bacaan 2 Menit

 

Putusan sela

Pasal 155 UU Ketenagakerjaan memerintahkan pekerja dan pengusaha tetap menjalankan kewajibannya sampai ada penetapan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, termasuk PHI. Namun Pengusaha diperkenankan melakukan skorsing terhadap pekerja, dengan catatan tetap membayar upah pekerja.

 

Untuk menjalankan Pasal 155 ini, hakim sebenarnya dapat menetapkan putusan sela yang memerintahkan membayar upah pekerja bila pengusaha tidak menjalankan kewajiban, sebagaimana diatur Pasal 96 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (lihat boks). Tapi pasal itu praktis tidak pernah digunakan. Begitu yang diutarakan Willy dan Odie Hudiantoro, Sekretaris Federasi Serikat Pekerja  Mandiri yang cukup sering mendampingi pekerja di PHI Jakarta.

 

Pasal 155 UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan

2)      Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya.

3)      Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh.

 

Pasal 96 UU 2/2004 tentang PPHI

(1)          Apabila dalam persidangan pertama, secara nyata-nyata pihak pengusaha terbukti tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Hakim Ketua Sidang harus segera menjatuhkan Putusan Sela berupa perintah kepada pengusaha untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh yang bersangkutan.

(2)          Putusan Sela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhkan pada hari persidangan itu juga atau pada hari persidangan kedua.

(3)          Dalam hal selama pemeriksaan sengketa masih berlangsung dan Putusan Sela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak juga dilaksanakan oleh pengusaha, Hakim Ketua Sidang memerintahkan Sita Jaminan dalam sebuah Penetapan Pengadilan Hubungan Industrial.

(4)          Putusan Sela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diajukan perlawanan dan/atau tidak dapat digunakan upaya hukum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam praktek, menurut Willy pengusaha biasanya bersikap defensif soal upah sambil menunggu proses mediasi hingga ke putusan PHI. Kalau pengadilan (PHI, red) kemudian nyuruh bayar baru dia bayar ujarnya. Menurutnya, ini yang biasanya menjadi trik pengusaha supaya tak membayar bayar upah pekerja selama skorsing. Begitu kecenderungannya, daripada menskorsing dan harus bayar, mending tak sikat PHK ujarnya mencontohkan.

Putusan sela sesuai Pasal 96 UU No. 2/2004, menurut Willy hanya dapat dipakai bila pengusaha skorsing. Kalau di-PHK kan bukan dalam rangka skorsing, itu sudah masuk materi perkara. Hakim akan sangat hati-hati mengeluarkan putusan provisionil. Apalagi dengan resiko sita jaminan yang tidak bisa dilawan ujarnya beralsan kenapa hakim tidak pernah menggunakan ketentuan itu.

Tidak pernah dikeluarkannya perintah ini memancing protes dari kalangan pekerja. Menurut Odie, ini masalah besar dan sangat melemahkan posisi buruh. Ia mencontohkan pekerja Sogo  Meski telah menang di PHI mereka belum juga dibayar dan terpaksa mencari pekerjaan sampingan seperti jadi supir taksi, menjual gorengan, dan ngojek motor.

Ia mengingatkan, sebenarnya pengusaha juga dirugikan saat harus mengeluarkan uang secara sekaligus saat PHK telah diputus oleh hakim. Karena, kalaupun pengusaha menang, mereka tetap harus mengeluarkan upah selama proses.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info