Pasalnya, menurut Direktur LBH Surabaya M. Syaiful Aries, sifat pengawasan produk Perda yang dilakukan Departemen Dalam Negeri (Depdagri) saat ini hanya pengawasan represif yang sifatnya internal. Menurut Aries, perlu ada mekanisme pihak luar sebagai pendorong seperti yang dilakukan Depkumham.
Untuk memudahkan tugas Kanwil Depkumham setempat, LBH Surabaya, urai Aries akan ikut mendorong dan memberikan fakta regulasi daerah yang melanggar HAM dari berbagai perspektif. Aries yakin langkah Depkumham lewat Kanwilnya akan didukung LSM di daerah yang peduli dengan isu HAM.
Soal sifat pengawasan Depkumham, Prof. Harkristuti mengakui jika Depkumham sifatnya hanya mengumpulkan dan memberitahukannya kepada dua lembaga yang berwenang untuk membatalkan Perda melanggar HAM. Yakni MA dan Depdagri. Ya cuma itu saja yang bisa kita lakukan, kita tidak berwenang membatalkan soalnya, tegas Prof. Harkristuti.
Parameter
Sayangnya Prof. Harkristuti tidak menjelaskan apa saja parameter pelanggaran HAM tersebut. Guru Besar Hukum Pidana Universitas Indonesia itu hanya menjelaskan parameter pelanggaran HAM adalah pelanggaran terhadap hak konstitusional yang diatur dalam UUD 1945.
Soal parameter pelanggaran HAM menarik untuk mencermati penuturan Direktur Eksekutif Arus Pelangi Rido Triawan. Menurut Rido, Perda yang melakukan pembedaan atas dasar orientasi seksual adalah Perda yang melanggar HAM. Ia mencontohkan Perda Nomor 13 Tahun 2002 di Sumatera Selatan dan Perda Nomor 2 Tahun 2004 di Palembang.
Dua Perda diatas menurut Perda melanggar HAM karena disana jelas dikatakan homoseksual,lesbian dan waria termasuk sebagai tindakan pelacuran. Perda seperti itulah yang disayangkan oleh Rido. Menurutnya Perda tersebut melanggar UUD 1945 yang menyatakan hak warganegara harus dijamin oleh negara.
Ditambah, UU No. 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perudang-Undangan menyatakan peraturan yang ada dibawah tidak boleh melanggar peraturan perundang-undangan yang ada diatasnya. Belum lagi, urai Rido, Indonesia telah meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sosial Politik dan Budaya yang menyatakan tidak boleh ada pembedaan apapun atas dasar orientasi seksual. Menarik untuk ditunggu apa hasil analisa Depkumham soal parameter yang dijelaskan Rido.
