Analisis mendalam sebelum mengambil langkah untuk menaikkan gaji hakim hingga tiga kali lipat adalah hal yang penting untuk dilakukan. Sekretaris Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Abdurrahman Rahim, menjelaskan bahwa pertanyaan tentang kenaikan gaji hakim bukan hanya sekadar keinginan, tetapi harus mempertimbangkan dampak fiskal yang lebih luas.
“Kita perlu memahami bahwa setiap perubahan harus melibatkan analisis yang cermat terhadap lembaga lain. Kenaikan gaji hakim tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Jika kenaikannya terlalu tinggi, kita harus tetap menghitung secara proporsional agar tidak mempengaruhi stabilitas anggaran,” jelasnya dalam Webinar Hukumonline 2024: Lampu Hijau Gaji Hakim Naik, What’s Next?, Kamis (10/10).
Rahim juga mengingatkan bahwa harapan akan peningkatan gaji hakim tidak sepenuhnya realistis dan merupakan tantangan yang dihadapi saat mengajukan proposal pada tahun 2019. Dia menekankan bahwa setiap perubahan yang diusulkan terkait erat dengan undang-undang yang mengatur tentang kepegawaian dan peraturan lainnya, sehingga tidak bisa dilakukan dengan cepat.
Baca Juga:
“Meskipun kami menyadari bahwa saat ini ada urgensi untuk meningkatkan gaji, kami juga harus mempertimbangkan prioritas lainnya. Jika semua hal dioperasikan secara bersamaan, prosesnya bisa memakan waktu hingga dua tahun,” ujarnya.
Dia memaparkan analisis yang dilakukan IKAHI yang telah mengusulkan empat komponen penting dalam penggajian hakim, yakni gaji pokok, tunjangan jabatan, penghasilan pensiun, dan tunjangan kemahalan. Kenaikan gaji pokok yang diusulkan berkisar antara 8-15%, dengan mempertimbangkan inflasi dan faktor politik yang relevan. Sementara itu, untuk tunjangan pendapatan, kenaikan diusulkan dalam rentang 45-75%.
Adapun hakim masih terikat dengan UU No.20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk dalam hal pensiun. Oleh karena itu, semua perubahan harus dilakukan secara terintegrasi.
Menurutnya, saat ini tidak ada lembaga khusus yang menangani masalah hakim secara spesifik. Kementerian PANRB dan pejabat negara lainnya belum sepenuhnya mengurus isu ini. Namun, setelah masalah ini diangkat, kata dia, KemenPAN RB terpaksa terlibat dalam pengelolaan sumber daya manusia terkait hakim.
“Permintaan untuk perubahan ini tidak hanya berdasarkan keinginan, tetapi juga pada analisis yang kuat. Kami telah melakukan kalkulasi mengenai inflasi, harga emas, dan variabel lainnya yang berpengaruh. Sebagai hakim, kami merasakan dampak dari peningkatan gaji yang diusulkan, dan kami ingin semua pihak merasakan peningkatan yang sama,” kata dia.
Rahim menjelaskan bahwa usulan ini telah disampaikan kepada KemenPAN RB sebagai pemrakarsa. Dalam usulan ini, IKAHI menyampaikan tiga opsi rasional terkait kenaikan gaji hakim: pertama, gaji pokok 100% dan tunjangan kemahalan 100%; kedua, gaji pokok 50% dengan tunjangan kemahalan tetap 100%; ketiga, gaji pokok 20% dengan tunjangan kemahalan 100% dan tunjangan jabatan 100%.
“Ini adalah langkah yang diambil sebelum angka kenaikan 8-15% itu lahir,” imbuhnya.
Rahim menuturkan bahwa pihaknya telah menyampaikan analisis lengkap yang mencakup inflasi dan kebutuhan di daerah, untuk menghindari diferensiasi antara hakim dan aparatur sipil negara di pengadilan. Menurutnya, gaji hakim harus setidaknya sebanding dengan remunerasi jabatan tertinggi di lingkungan pengadilan.
“Misalkan, katakanlah di pengadilan kelas 2, itu kan yang paling tertinggi untuk jabatan struktural ASN adalah panitera sekretaris. Katakanlah panitera sekretaris itu take home pay-nya Rp15 juta, maka gaji hakim tidak boleh lebih rendah dari itu. Ini penting untuk memastikan bahwa hakim tidak berada di bawah level remunerasi pejabat struktural lainnya,” tuturnya.
Di sisi lain, Rahim juga menyoroti bahwa anggaran yang diperkirakan untuk kenaikan gaji hakim berada di rentang antara 40% dan 70%, dengan total sekitar Rp1,5 triliun hingga Rp2 triliun. “Meskipun jumlah ini terbilang kecil dibandingkan total APBN yang mencapai Rp3 triliun, namun hal ini sangat penting untuk meningkatkan marwah dan kesejahteraan hakim,” katanya.
Dengan latar belakang kompleksitas masalah ini, Rahim merasa cemas dengan situasi yang ada, terutama menjelang pergantian pemerintahan. Dia mengakui bahwa kondisi ini luar biasa, meskipun tantangan dan peluang yang ada cukup signifikan, pihaknya berusaha menjaga independensi dalam setiap keputusan
Menghadapi risiko ketidakpuasan dari anggota IKAHI, Rahim menyatakan bahwa jika masalah ini tidak segera diselesaikan, mereka tidak dapat menjamin bahwa anggota tidak akan turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasi mereka.
“Kami sudah berupaya untuk menahan reaksi dari rekan-rekan kami, tetapi jika situasi ini terus berlanjut, kami akan menghadapi masalah,” ucapnya.
Rahim juga mengatakan harapannya agar komunikasi dan lobi yang dilakukan nanti dapat menghasilkan keputusan yang lebih cepat dan efisien. “Proses ini tidak semudah yang kita bayangkan. Kami akan berusaha semaksimal mungkin agar isu ini dapat ditangani dengan baik sebelum 20 Oktober,” tutupnya.
