UU Cipta Kerja Langgengkan Pemodal Asing? Ini Kata Kepala BKPM
Berita

UU Cipta Kerja Langgengkan Pemodal Asing? Ini Kata Kepala BKPM

Sesuai instruksi Presiden Jokowi agar setiap investasi besar yang masuk ke Indonesia wajib digandengkan dengan UMKM dan pengusaha nasional yang ada di daerah.

Oleh:
M. Agus Yozami
Bacaan 3 Menit
Sidang paripurna saat persetujuan RUU Cipta Kerja menjadi UU, Senin (5/10). Foto: RES
Sidang paripurna saat persetujuan RUU Cipta Kerja menjadi UU, Senin (5/10). Foto: RES

Sejak disetujui menjadi undang-undang melalui sidang paripurna DPR pada 5 Oktober lalu, UU Cipta Kerja terus mendapat sorotan. Salah satunya mengenai keberpihakan pemerintah terhadap pemodal asing. Namun, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, mengklarifikasi hal tersebut.

Bahil mengatakan ada disinformasi mengenai Undang-Undang Cipta Kerja hanya melanggengkan pemodal asing. Menurutnya, banyak orang yang ribut tentang UU Cipta Kerja tidak berpihak kepada orang kecil, tapi hanya berpihak kepada pengusaha besar dari luar negeri.

"Dulu, sebelum UU Cipta Kerja ini hadir, tidak ada kewajiban pemodal usaha besar untuk bermitra dengan pengusaha mikro, kecil, dan menengah. UMKM disuruh bertempur sendiri. Mau jadi apa UMKM kita," kata Bahlil seperti dikutip dari Antara.

Padahal, kata Bahlil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan agar setiap investasi besar yang masuk ke Indonesia wajib digandengkan dengan UMKM dan pengusaha nasional yang ada di daerah. (Baca: Berharap Terwujudnya Harmonisasi Pusat dan Daerah Melalui UU Cipta Kerja)

Namun, bagaimana penerapannya jika regulasi perundang-undangan belum mendukung perintah Presiden tersebut. Bahlil mengatakan bahwa melalui UU Cipta Kerja lah, aturan tersebut dibuat formal dalam bentuk perundang-undangan.

BKPM, kata Bahlil, ditunjuk Presiden untuk membantu dan mengawal proses tersebut. Sebab, Presiden tidak mau investasi besar yang masuk ke Indonesia tidak berdampak pada perekonomian masyarakat secara menyeluruh.

"Perintah bapak Presiden kepada kami, bahwa jangan hanya mengurus investasi yang besar-besar. UMKM itu juga harus diurus, karena mereka punya kontribusi yang paling besar," kata Bahlil.

Halaman Selanjutnya:
Tags:

Berita Terkait