Demikian disampaikan mantan tim penyusun RUU Susduk, Maswadi Rauf dalam sebuah diskusi di Gedung DPD, Rabu (19/11). “Sejumlah ketentuan UU MD3 tidak menguntungkan pemerintah. Sejumlah ayat dalam Pasal 74 dan 98 memang sangat keras terhadap pemerintah. Sebaliknya, memperkuat peran DPR,” ujarnya.
Dosen ilmu politik Universitas Indonesia (UI) itu berpandangan, penguatan DPR dalam UU MD3 dalam rangka memberikan sanksi terhadap pemerintah jika terdapat keputusan rapat yang tidak dilaksanakan. “Saya pikir DPR itu bukan lembaga yang melaksanakan, tetapi yang mengusulkan kebijakan,” ujarnya.
Sejumlah ayat dalam Pasal 74 dan 98 UU MD3 memang cenderung mengatur kewenangan DPR dalam menggunakan haknya. Namun hal itu dipandangn berlebihan jika ketiga hak DPR ditiadakan. Pasalnya, kata Maswadi, ketiga hak DPR diatur dalam konstitusi.
Anggota DPD Gede Pasek Suardika menambahkan hak interplasi, hak menyatakan pendapat, dan hak angket menyatu dengan DPR. Ia berpandangan usulan KIH merevisi sejumlah pasal dalam UU MD3 disebabkan ketiga hak tersebut yang diletakan di komisi DPR dapat berdampak pada pemerintah.
“Padahal mengbah UU itu ada mekanisme di DPR. Dia harus ada Prolegnas, dan dicek-cek dulu. Beda dengan Perppu,” pungkas senator asal Bali itu.
















