Ia berharap, untuk perkara Angie, majelis hakim menyetujui penerapan pasal ini. Jika disetujui, Johan yakin, putusan tersebut akan menjadi yurisprudensi baru bagi KPK dalam mendakwa pelaku tindak pidana korupsi, khususnya delik suap menyuap. Dalam perkara ini, KPK menduga Angie telah menerima fee sebesar Rp12,5 miliar dan AS$2,35 juta terkait pembahasan anggaran di Kemenpora dan Kemendikbud.
Saat membacakan nota pembelaan (pledoi) pada pekan lalu, Angie meminta majelis hakim untuk jeli dalam menilai Pasal 18 di perkaranya. Karena menurut Angie, di fakta persidangan dirinya tak terbukti menerima suap. Kejelian hakim yang dimaksud adalah mengenai kapan, bagaimana dan dari mana aset yang dimiliki Angie diperoleh.
Aset yang dimaksud Angie adalah sebidang tanah di Bali dan sebuah rumah di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. Menurutnya, kedua aset itu tak ada kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan penuntut umum KPK.
Tanah yang di Bali didapat Angie dari ibunya dua tahun lalu sebelum mengenal Muhammad Nazaruddin. Sedangkan rumah di Cilandak, merupakan hasil penjualan rumah di Rawamangun milik mendiang suaminya, Adjie Massaid. Rumah tersebut disebut Angie sebagai hak waris untuk anak-anaknya.
Karena itu Angie menilai negera tak layak dan tak harus merampas aset yang bukan menjadi hak negara. Tetapi tetap menjadi pemilik sekarang untuk kepentingan masa depan anak-anak Angie.
















