Setelah sempat ditunda seminggu, permohonan praperadilan yang diajukan oleh PT Victoria Securities Indonesia  (VSI) kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (22/9). Dalam permohonannya, PT VSI menganggap penggeledahan yang dilakukan Kejaksaan Agung tidak berdasar hukum dan bertentangan dengan peraturan.

"Kami gugat kesalahan Kejagung. Ini upaya hukum yang kami lakukan karena atas dasar salah geledah itu, kami mengalami kerugian materi dan imaterail," ujar Primaditya Wirasandi, kuasa hukum PT VSI‎.

Menanggapi tudingan tersebut, Kejagung menganggap bahwa penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik di kantor PT VSI pada 12 Agustus lalu, sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. "Dalil Pemohon (PT VSI) yang berkata bukan subjek pengeledahan tidak berdasar. Sebagaimana penetapan Pengadilan Tipikor 3 Agustus lalu, bahwa antara PT VSI dan VSIC itu berkaitan," ujar Jaksa Kejagung, Firdaus Dewilmar dalam persidangan.

Selain itu, Kejagung mengatakan tuntutan ganti rugi yang dilayangkan PT VSI tidak sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sebelumnya, diketahui PT VSI menuntut Kejagung untuk membayar ganti rugi sebesar Rp2 triliun karena kesalahan penggeledahan yang sudah dilakukan.

"Untuk ganti rugi, tidak ada satupun dalil yang menjadi landasan itu. Pemohon keliru mengajukan praperadilan, karena pemohon tidak memahami pasal-pasal KUHAP bahwa praperadilan hanya menyangkut hukun acara peradilan," jelas Firdaus.

Berdasarkan Pasal 81 KUHAP disebutkan bahwa permintaan ganti kerugian akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga lain yang berkepentingan. Namun, sampai saat ini diketahui belum ada satu pun tersangka yang ditetapkan Kejagung pada perkara yang melibatkan PT VSI.

Untuk diketahui, pada 12 Agustus lalu penyidik Kejagung menggeledah kantor PT VSIdi Senayan City, Lantai 8 Panin Tower, Jl. Asia Afrika, Jakarta. PT VSI mempermasalahkan isi Surat Izin Penggeledahan, di mana penggeledahan seharusnya dilakukan di kantor Victoria Securities International Corporation (VSIC) di Lantai 9 Panin Bank Center, Jl. Jenderal Sudirman, Jakarta.

Mantan Kepala Sub Direktorat Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, Sarjono Turin, sempat menjelaskan kronologi penggeledahan di kantor PT VSI itu. Menurutnya, penyidik telah menggeledah sesuai prosedur. Sebelum menggeledah kantor PT VSI di Jl. Asia Afrika, penyidik sudah lebih dulu mendatangi Gedung Panin Tower yang diketahui sebagai kantor VSIC. Namun sesampainya di sana, penyidik tidak menemukan keberadaan VSIC maupun VSI. Akhirnya, mereka menggeledah kantor PT VSI yang disebut sudah pindah ke Jl. Asia Afrika.

VSIC merupakan perusahaan yang pernah membeli cessie milik PT Adistra Utama dari BPPN pada 1998. Saat itu cessie PT Adistra dilelang oleh BPPN karena perusahaan tersebut tidak sanggup membayar hutangnya kepada Bank Tabungan Negara sebesar Rp469 miliar. Alih-alih dibeli dengan harga tinggi, cessie milik PT Adistra ternyata hanya ditebus seharga Rp26 miliar oleh VSIC.

Ketika PT Adistra ingin menebus cessie miliknya dengan harga yang sama di kemudian hari, VSIC pun menolak. Perusahaan sekuritas tersebut memasang harga Rp2,1 triliun agar cessie PT Adistra dapat dikembalikan.

Oleh sebab pelunasan cessie terhalang, PT Adistra melaporkan tindakan VSIC ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta pada 2012. PT Adistra menduga ada praktik korupsi yang dilakukan oknum BPPN dengan VSIC saat mengalihkan cessie milik mereka. Setelah pengusutan berhenti cukup lama, Kejaksaan Agung sejak Mei lalu mengambil alih perkara dugaan korupsi dalam penjualan cessie oleh BPPN. Penggeledahan pun dilakukan sebagai tindak lanjut pengusutan perkara tersebut.