Menteri Perdagangan Gita Wirjawan membuat gebrakan. Seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) muda di kementeriannya akan dikenakan wajib TOEFL (Test of English as a Foreign Language) minimal 600. Hal ini seperti dilakukannya saat masih menjabat Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Namun, keinginan ini mengundang pro dan kontra.
Menurut anggota Komisi VI DPR Hendrawan Supratikno, keinginan Mendag Gita Wirjawan mewajibkan TOEFL minimal 600 bagi PNS di instansinya adalah langkah yang positif. Dia mengatakan, seharusnya hal semacam itu sudah diberlakukan sejak awal rekrutmen PNS.
“Bagi bidang-bidang yang menjadi ujung tombak investasi di kementerian, sudah seharusnya memberlakukan hal itu,” ujarnya kepada hukumonline, Selasa (3/1).
Politisi PDIP ini berpendapat, bukan hanya kemampuan bahasa Inggris yang seharusnya dimiliki oleh PNS sekarang. Bahasa asing lainnya, seperti Mandarin, Jepang, Arab, Perancis, dan sebagainya sudah sepatutnya dipelajari. Hanya saja, kata Hendrawan, hal semacam ini sangat sulit diterapkan bagi PNS yang usianya sudah terbilang tua.
Hendrawan menambahkan, tak perlu peraturan khusus bagi sebuah kementerian yang ingin menerapkan program semacam ini. Menurutnya, Surat Keputusan (SK) dari menteri bersangkutan sudah cukup mewakili.
Terpisah, pengamat kebijakan publik Andrinof Chaniago mengaku pesimis Mendag mampu melaksanakan program tersebut. Hal itu dikarenakan birokrasi di Kemendag berbeda dengan institusi atau kementerian lain, seperti Kementeraian Keuangan dan Bank Indonesia.
“Saya pesimis bisa seribu orang karena mentalitas PNS di Kementerian Perdagangan tak jauh beda dengan kementerian lainnya,” tuturnya.
Kendati demikian, Andrinof mendukung ide baik dari Gita tersebut. Bahkan dia menyarankan agar semua kementerian memberlakukan kebijakan serupa. Tapi tentu saja hal itu sulit tercapai jika tidak ada reformasi birokrasi. Selain itu, perlu didukung oleh Peraturan Pemerintah (PP) atau Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB).
Sedangkan pengamat ekonomi Ichsanuddin Noorsy berpendapat, PNS yang seharusnya memiliki TOEFL 600 ke atas adalah eselon I dan II. Hal ini penting agar mereka bisa melayani orang asing yang punya kepentingan untuk berinvestasi di dalam negeri sehingga bisa bernegosiasi dengan baik. Namun, ia mengingatkan keberhasilan kinerja sebuah kementerian tidak tergantung dari hasil TOEFL yang dimiliki pegawainya.
“Kinerja sebuah kementerian bukan semata-mata ditentukan oleh hal semacam itu,” tandas mantan anggota DPR ini.
Untuk diketahui, Gita Wirjawan berencana meningkatkan jumlah pegawai yang menguasai bahasa asing, terutama Bahasa Inggris, melalui pencapaian skor TOEFL di atas 600. Pada tahap awal akan diberlakukan untuk 1.000 pegawai Kementerian Perdagangan. Hal ini seiring perkembangan kondisi ekonomi gobal. Menurut Gita, pegawai BKPM di masa kepemimpinannya, sebanyak 258 karyawan sudah memiliki TOEFL di atas 600 dari total 580 karyawan selama 2011.
Namun, Wakil Ketua Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi menegaskan, tidak akan ada ancaman mutasi untuk pegawai yang memiliki TOEFL di bawah 600. Tetapi, pegawai akan dilatih untuk dapat mencapai angka tersebut.
