Terpisah, Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Azis mengatakan bahwa sudah terdapat Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang mengatur tentang saham pengendali. Namun, ia belum membaca PBI tersebut. “Saya diberitahu sudah ada PBI tentang saham pengendali, tapi saya belum membaca PBI itu,” ujarnya saat dihubungi hukumonline.
Menurutnya, jika dalam aturan BI diperbolehkan asing menjadi PSP, maka tak perlu kekhawatiran yang berlebihan. Hanya saja, kata Harry, peran BI selaku pengawas perbankan sangat diperlukan. Apalagi dalam mengawasi dampak dari keputusan yang diambil oleh PSP.
“Kalau mereka mengatur dan kemudian menyebabkan bank menjadi tidak sehat. Nah itu yang kemudian terkena. Tapi kemudian kalau pemegang saham pengendali dan banknya menjadi sehat, saya kira tidak ada masalah secara peraturan,” tutur politisi dari Partai Golkar ini.
Mengenai dugaan terdapatnya pembelian saham bank di Indonesia oleh investor asing melalui bursa, Harry menilai jalan keluarnya adalah koordinasi efektif antara OJK dengan BI. Koordinasi yang dimaksud adalah diberitahukannya siapa saja yang melakukan pembelian saham bank melalui bursa. Sehingga bisa diketahui apakah investor asing yang membeli saham pada sebuah bank orang yang sama sebagai salah satu pemilik saham tersebut.
Atas dasar itu, kata Harry, cara pembelian saham melalui bursa sudah sesuai dengan ketentuan sehingga tak bisa disebut dengan ilegal. “Tapi dalam konteks ini, karena pengawasan bank dan pasar modal belum satu atap, jadi antara OJK sama BI mesti ada koordinasi sehingga diketahui siapa sesungguhnya pemilik dan pemegang saham pengendali di bank tersebut,” ujarnya.
Terkait PSP, sejak tanggal 6 Maret 2013 lalu, BI telah memberlakukan aturan mengenai kepemilikan saham bank umum. Aturan ini dikemas dalam sebuah Surat Edaran BI No. 15/4/DPNP yang merupakan tindaklanjut dari diterbitkannya PBI No. 14/8/PBI/2012 tanggal 13 Juli 2012 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum.
Dalam surat edaran tersebut tercantum mengenai persyaratan khusus bagi asing untuk bisa memiliki saham lebih dari 40 persen pada sebuah bank umum. Syarat-syarat tersebut yaitu harus terdapat penilaian Tingkat Kesehatan (TKS), Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) sesuai profil risiko dan modal inti (tier 1) menggunakan posisi penilaian dalam satu tahun terakhir dan Good Corporate Governance (GCG) selama tiga periode berturut-turut.
Selain itu, calon PSP asing tersebut juga harus memiliki komitmen untuk mendukung pengembangan perekonomian Indonesia melalui bank yang akan dimiliki. Seperti memprioritaskan sektor ekonomi dan wilayah Indonesia yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Dalam aturan ini juga dijelaskan mengenai calon pemegang saham berupa lembaga keuangan asing yang akan memiliki saham bank lebih dari 40 persen, wajib mendapatkan rekomendasi dari otoritas pengawasan dari negara asal.
Rekomendasi tersebut termasuk pernyataan bahwa otoritas pengawasan negara asal itu akan mendukung kebijakan otoritas pengawas di Indonesia. Selain itu, calon pemegang saham bank yang akan memiliki saham Bank lebih dari 40 persen wajib pula memiliki komitmen untuk membeli surat utang bersifat ekuitas.
