Ia bahkan turut membenarkan, perpanjangan izin kontrak karya bagi perusahaan tambang asing yang telah habis masa kontraknya, berpotensi menjadi pundi dana bagi parpol. Ray menilai, dukungan pihak asing terhadap parpol atau rezim berkuasa layaknya seperti "premi asuransi" yang dibayarkan guna menjamin keberlanjutan eksploitasi sumber daya alam Indonesia. Untuk itu, masyarakat dirasa perlu memberi tekanan untuk merespon permasalahan ini.
Pemberian konsensi SDA kepada pihak swasta diduga juga berkolerasi dengan meningkatnya dominasi asing dalam sektor investasi. Hal tersebut jelas terlihat dari penguasaan asing dalam sektor minyak dan gas bumi serta perkebunan.
Ray berpendapat sudah saatnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan pengawasan investigatif terhadap pendanaan parpol. Kalau hanya merujuk pada laporan keuangan parpol, KPU dan auditor tidak akan menemukan dana asing atau praktik korupsi. Sumber pendanaan asing tentu tak akan dicantumkan di dalam laporan keuangan tersebut. "KPU harus lakukan audit investigasi donk. Bawaslu dihapus saja, tidak ada gunanya," jelasnya.
Sementara itu Direktur IHI Chalid Muhammad berpendapat, sebaiknya KPU dapat bekerja sama dengan penegak hukum untuk melacak potensi korupsi SDA dalam keuangan parpol. "Kerja sama dengan KPK atau PPATK. Akan lebih baik pastinya. Dan diharapkan KPK mau menyisihkan sedikit waktu untuk melacak korupsi SDA," pungkasnya.
















