Wilayah Usaha BPR dan Bank Umum Perlu Dipisah
Berita

Wilayah Usaha BPR dan Bank Umum Perlu Dipisah

Diusulkan, agar penyaluran kredit di bawah Rp50 juta hanya khusus dilakukan oleh BPR.

FAT
Bacaan 2 Menit

Ketua Umum Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo), Joko Suyanto, mengatakan gejolak krisis ekonomi global tak berimbas pada eksistensi industri BPR. "Industri di BPR akan sulit terkena dampak dari gejolak ekonomi global, karena utamanya kami menyasar usaha mikro dan kecil yang diketahui tidak terimbas secara signifikan dari krisis global saat ini," katanya.

Joko mengatakan, alasan BPR lebih kuat dalam menahan imbas gejolak ekonomi global karena basis usaha industrinya yang lebih mengarah ke konsumer, terutama usaha mikro dan kecil. Hingga kini, jumlah debitur di industri BPR sudah mencapai 3,2 juta nasabah.

"BPR secara industri masih aman dan baik, di tengah gejolak yang terjadi saat ini," katanya.

Setidaknya terdapat dua strategi utama dari Perbarindo untuk bisa menjaga industri BPR agar tetap mampu bertahan dari krisis. Pertama, menjaga portofolio outstanding yang sehat. Serta bisa tetap menjaga likuiditas untuk dapat melayani masyarakat. Dari catatan Perbarindo, hingga Juni 2013 BPR masih mampu meraih pertumbuhan kredit hingga 20,6 persen (year-on-year) atau meningkat Rp9,6 triliun.

"Total penghimpunan dana masyarakat sudah sebesar Rp58 triliun atau mengalami kenaikan sebesar 19,23 persen," ujar Joko.

Direktur Persiapan Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Ahmad Berlian, mengatakan dari sisi otoritas perlu ada aspek kelembagaan yang kuat dari BPR. Menurutnya, meskipun BPR terbilang kecil, tapi harus tetap handal serta memiliki kompetensi yang baik. Walaupun sebagian besar BPR memiliki aset yang kecil, tapi masih ada di antaranya yang memiliki aset besar bahkan setara dengan bank umum.

"Ada lima BPR total asetnya di atas Rp1 triliun," katanya.

Lantaran aset BPR ada yang mengalahkan bank umum, lanjut Berlian, maka perlunya perbedaan kualitas risk manajemen dan governance dengan BPR yang baru tumbuh. "Harus ada kontrol karena mengelola dana masyarakat. Dalam UU kita juga ingin perlu apakah ada skala-skala tertentu, misal di atas Rp2 triliun perlu kualitas risk manajemen, governance yang lebih dibandingkan BPR yang baru tumbuh," pungkasnya.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info