Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia meluncurkan kertas posisi tentang implementasi UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, di Jakarta, Selasa (26/1). Hadir dalam peluncuran itu Kepala Pusat Penyuluhan Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional, Audi Murfi, Direktur Analisis Peraturan Perundang-Undangan Bappenas, Diani Sediawati, pegiat bantuan hukum (bankum) Uli Parulian Sihombing, Julius Ibrani dari YLBHI, dan sejumlah perwakilan lembaga bantuan hukum di Tanah Air.
Kertas posisi YLBHI berjudul ‘Jalan Panjang dan Berliku Menuju Akses Terhadap Keadila’ menggambarkan problem yang dihadapi oleh organisasi pemberi bantuan hukum di Indonesia dan langkah-langkah rekomendasi ke depan. Kertas posisi berisi hasil kajian mengenai UU Bantuan Hukum di berbagai daerah berdasarkan hasil wawancara dan konsultasi publik.
Salah satu temuan penting kajian YLBHI adalah pandangan organisasi pemberi bantuan hukum bahwa persyaratan untuk mendapatkan dana bantuan hukum terlalu banyak dan prosesnya rumit. Masalah yang paling banyak dihadapi di lapangan adalah kesulitan mendapatkan Surat Keterangan Tanda Miskin sebagai syarat mutlak mendapatkan dana bantuan hukum dari Pemerintah.
Kertas posisi YLBHI berjudul ‘Jalan Panjang dan Berliku Menuju Akses Terhadap Keadila’ menggambarkan problem yang dihadapi oleh organisasi pemberi bantuan hukum di Indonesia dan langkah-langkah rekomendasi ke depan. Kertas posisi berisi hasil kajian mengenai UU Bantuan Hukum di berbagai daerah berdasarkan hasil wawancara dan konsultasi publik.
Salah satu temuan penting kajian YLBHI adalah pandangan organisasi pemberi bantuan hukum bahwa persyaratan untuk mendapatkan dana bantuan hukum terlalu banyak dan prosesnya rumit. Masalah yang paling banyak dihadapi di lapangan adalah kesulitan mendapatkan Surat Keterangan Tanda Miskin sebagai syarat mutlak mendapatkan dana bantuan hukum dari Pemerintah.
