Kejaksaan Agung kembali memeriksa Yusril Ihza Mahendra sebagai tersangka perkara korupsi biaya akses Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum), Jumat (1/10). Ini adalah kali pertama Yusril diperiksa setelah putusan Mahkamah Konstitusi beberapa waktu lalu ‘melengserkan’ Hendarman Supandji dari jabatan Jaksa Agung.
Kepada wartawan Yusril mengaku dicecar sekitar 25 pertanyaan. Namun ia menyebutkan belum ada pertanyaan baru selain yang pernah ditanyakan pada kesempatan berikutnya.
Usai diperiksa, Yusril juga menerangkan bahwa ia akan menyodorkan sejumlah saksi dan ahli yang meringankan (a de charge) untuk memperjelas perkara Sisminbakum ini. Sehingga, kebenaran materil dapat terungkap dan penyidik dapat menyimpulkan apakah ada bukti yang kuat untuk membawa perkara ini ke persidangan.
Soal siapa saksi meringankan yang bakal diajukan, Yusril memberi bocoran. Salah satunya adalah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Menurut Yusril, SBY mengetahui fakta seputar proyek Sisminbakum di Depkumham ini.
"Pertama, karena beliau hadir dalam rapat-rapat kabinet sebagai Menteri Pertambangan di masa kabinet Abdurrahman Wahid dan beliau mengetahui proses Sisminbakum. Kedua, karena tuduhan dalam kasus sekarang ini adalah mengapa biaya akses Sisminbakum nggak dimasukan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)," tuturnya.
Khusus mengenai PNBP, Yusril menuturkan bahwa era kepresidenan Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri tak pernah menetapkan pendapatan dari proyek Sisminbakum sebagai PNBP.
Presiden SBY, lanjut Yusril, awalnya juga tak memasukkan pendapatan Sisminbakum sebagai PNBP. Tapi setelah Romli Atmasasmita dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, SBY menyatakan biaya akses Sisminbakum sebagai PNBP.
Mengacu pada UU PNBP Yusril mengatakan hanya Presiden yang berwenang menentukan apakah suatu pendapatan termasuk PNBP atau tidak. Hal itu ditetapkan dalam sebuah Peraturan Pemerintah yang dibuat atas usulan Menteri Keuangan.
Untuk itu, imbuh Yusril, "kalau Presiden mengatakan ini bukan PNBP, dan uang itu tidak disetorkan sebagai PNBP, mengapa kami harus didakwa di pengadilan?" Maka dari itu, Yusril memandang kesaksian dan keterangan SBY sangat penting. Karena, dengan keterangan SBY tersebut, dapat menentukan apakah perkara yang dituduhkan kepada Yusril adalah sebuah tindak pidana atau bukan. "Kalau bukan tindak pidana, ya dihentikan," katanya.
Lebih jauh Yusril menyerahkan sepenuhnya kepada SBY untuk bersedia atau tidak bersaksi baginya. ”Saya berhak mengajukan saksi yang meringankan dan Kejaksaan wajib memanggil. Terserah yang bersangkutan mau atau tidak. Kalau beliau tidak mau, ya tidak apa-apa. Terserah masyarakat yang menilai," tukasnya sambil mengingatkan komitmen SBY di bidang penegakkan hukum dan pemberantasan korupsi.
Selain saksi, Yusril juga mengaku akan menghadirkan sejumlah akademisi untuk diperiksa sebagai ahli yang membuat terang duduk perkara kasus ini.
Atas rencana menghadirkan saksi a de charge ini, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Muhammad Amari mengatakan pihaknya akan mempertimbangkan terlebih dahulu, apakah saksi tersebut adalah orang yang melihat, mendengar, dan mengalami sendiri. "Kalau nggak ngalami, nggak tahu sama sekali diajukan sebagai a de charge itu gimana bisa jadi saksi. Kan ada ketentuannya sebagai saksi, tidak sembarangan orang."
Selain Yusril, ada pihak lainnya yang diagendakan untuk diperiksa hari ini. Saksi itu adalah Hary Tanoesudibyo. Namun, CEO MNC Grup itu tak datang dan hanya mengutus kuasa hukumnya Andi F Simangunsong. "(Hary Tanoesudibyo) Tidak dapat hadir karena memang lagi berhalangan. Tapi kami sudah kirim surat kemarin ke Kejaksaan yang menyatakan jika sedang berhalangan, namun secepatnya akan hadir," katanya.
Ekspos Sisminbakum
Lebih jauh Amari mengatakan ia diminta Pelaksana Tugas Jaksa Agung Darmono untuk mengevaluasi penanganan perkara Sisminbakum dalam tempo waktu satu minggu.
"Kami disuruh mempercepat. Rencananya hari Selasa besok (5/10), makanya sekarang dipanggil (Plt Jaksa Agung) untuk finishing. Sehingga, hari Selasa diekspos di depan pimpinan, di depan rapim, semua. Plt Jaksa Agung dan semua Jaksa Agung Muda (akan)ikut mendengarkan dan menganalisis," ujarnya.
Atas evaluasi tersebut, Gerakan Indonesia Bersih (GBI) dan Komite Penyelamatan Kekayaan Negara (KPK-N) yang diwakili oleh Adhie Massardie menyampaikan saran dan harapannya kepada Kejagung. Yang beberapa diantaranya adalah Kejagung turut melibatkan ahli pidana, ahli hukum administrasi negara, dan ahli hukum keuangan negara untuk mengevaluasi penanganan perkara Sisminbakum.
Kemudian, Adhie juga meminta agar hasil evaluasi atau eksaminasi harus bersifat terbuka dan transparan, sehingga masyarakat memiliki akses untuk mengawasi proses evaluasi tersebut. Selain itu, agar evaluasi berjalan obyektif, Adhie berharap agar jaksa penyidik, jaksa penuntut, serta Direktur Penyidikan, Direktur Penuntutan, dan Jampidsus yang pada awal kasus ini ditangani, tidak diikutsertakan sama sekali.
