Diakui Sinungan, ada sejumlah negara yang menetapkan besaran pembagian royalti. Tetapi hanya dalam bentuk prosentase. Sistem prosentase sangat mungkin untuk diterapkan. Mungkin nanti kita bisa mengatur hal serupa, ujarnya kepada hukumonline.
Besaran royalti sering bergantung pada kesepakatan para pihak. Tidak aneh kalau terjadi perbedaan pandangan. Sebagai perbandingan, simaklah kalkulasi yang dipaparkan James F. Sundah sehubungan dengan ringbacktone dalam warta YKCI. Ia merujuk pada praktek di sejumlah negara seperti Amerika Serikat, Kanada, Perancis, dan Belanda.
Apabila harga sekali download dari user yang diambil dari pulsa adalah Rp7 ribu, maka pembagian yang fair bisa dibedakan. Negara (pajak) mendapatkan bagian 15 persen dari harga, yaitu Rp1.050. Pemilik atau pengelola teknologi, pabrik HP, dan pengelola satelit mendapatkan bagian 50 persen dari harga sesudah kena pajak atau 42 persen sebelum kena pajak. Dengan demikian kelompok ini mendapatkan bagian Rp2.975. Kelompok lain perusahaan label mendapat bagian 22,5 persen dari harga sebelum kena pajak, yaitu Rp1.338. Bagian yang sama juga diperoleh pemegang hak cipta dan pemegang lisensi semisal collecting society. Sementara, pemilik hak terkait (performer rights) mendapat bagian 5 persen setelah kena pajak, yakni sebesar Rp297,50.
Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) berniat mengajukan usulan sistem pembagian royalti lagu dalam perubahan Undang-Undang Hak Cipta. Aturan pembagian royalti itu penting untuk melindungi hak-hak pencipta lagu, sekaligus meminimalisir potensi konflik antara para pihak terkait.
Misalnya sengketa antara perusahaan label dengan lembaga yang berperan sebagai collecting society, atau antara pencipta lagu dengan perusahaan rekaman. Sebagaimana diketahui saat ini PN Jakarta Selatan sedang menangani gugatan perusahaan label terhadap YKCI, setelah sebelumnya YKCI menggugat Telkomsel di PN Jakarta Pusat.
Licensing Manager YKCI Heru C. Triotomo mengatakan bahwa usulan sistem pembagian royalti itu adalah dalam rangka sumbang saran dan peran serta YKCI dalam revisi UU Hak Cipta. Menurut dia, kehadiran teknologi baru dalam bidang musik seperti ringbacktone berpotensi menimbulkan masalah karena menyangkut kepentingan ekonomi sejumlah pihak. Apalagi di negara sedang berkembang, perangkat hukum acapkali ketinggalan, sehingga perkembangan teknologi tak diantisipasi dari sisi hukum.
Dalam konteks itulah, hitung-hitungan pembagian royalti patut diatur. Namun, menurut Direktur Hak Cipta Ditjen HKI Departemen Hukum dan HAM Ansori Sinungan, angka pembagian royalti tak perlu diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta. Undang-Undang mestinya hanya memuat norma umum dan futuristik, jadi besaran angka royalti yang rigid tak harus dibakukan. Ini menyulitkan kalau dihubungkan dengan fluktuasi mata uang, misalnya.
