Baharuddin Lopa dilantik sebagai Menteri Kehakiman dan HAM pada Jumat (9/2) menggantikan Yusril Ihza Mahendra. Usai dilantik, Lopa menyatakan bahwa Depkeh dan HAM akan bekerja keras untuk mendidik para hakim.
Menurut Lopa, presiden sendiri yang berpesan kepadanya agar para hakim dalam memberi vonis, melakukannya dengan penuh tanggungjawab, dan keadilan. "Sehingga, vonis yang dihasilkan mengandung keadilan," ungkapnya.
Lopa yang dulu dikenal tegas saat menjabat juga berkeinginan agar dalam proses penegakan hukum nanti tidak berorientasi pada banyaknya perkara yang ditangani, melainkan lebih pada menyelesaikan kasus dengan rasa keadilan. Lopa menyatakan bahwa Depkeh dan HAM nantinya akan lebih kepada tugas-tugas teknis untuk melakukan law inforcement.
Praktisi hukum Adnan Buyung Nasution mengaku mendukung Lopa. "Saya setuju dan mendukung Lopa, walaupun saya tahu ini tugas dan tanggungjawab sebagai Menkeh di saat-saat bangsa dan negara mengalami krisis seperti ini tidak mudah,"ujar Buyung.
Apalagi menurut Buyung, ia kenal Lopa secara pribadi dari dekat sebagai orang yang memang jujur, bersih, sikapnya tegas, konsisten, dan konsekuen. Sikap Lopa itu ditunjukkan saat menjadi jaksa dan Dirjen pemasyarakatan serta Sekjen Komnas HAM.
Perjalanan karier Lopa banyak dihabiskan sebagai jaksa. Sarjana hukum dari Universitas Hasanudin dan meraih gelar doktor dari Universitas Diponegoro ini menjadi jaksa mulai 1958 di Kejaksaan Negeri Ujungpandang. Setelah menjadi Bupati Majene pada 1960, bapak tujuh putra ini menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi di Sulawesi Tenggara, Aceh, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Selatan.
"Menurut saya kita harus beri dukungan dan kesempatan pada beliau untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, yaitu menegakkan yang hak dan melawan yang bathil tanpa pandang bulu, siapapun juga, termasuk yang di eksekutif, tidak terkecuali Gus Dur. Kalau dia tidak benar, harus ditindak. Kita lihat saja nanti," kata buyung