Berdasarkan catatan hukumonline, formasi notaris yang ditutup awal 2009 ini sebagian besar juga sudah ditutup pada pertengahan Agustus 2007 silam. Ada pula daerah yang dulunya ditutup, namun tidak disebut lagi dalam pengumuman kali ini. Misalnya Lhokseumawe (Aceh), Binjai dan Pematang Siantar (Sumatera Utara), Purwakarta (Jawa Barat).
Meski banyak daerah yang tertutup formasi notaris, Ditjen AHU membuka peluang untuk pengangkatan notaris pindahan. Yakni, DKI Jakarta, Surabaya dan Medan. Hanya, sampai saat ini belum memungkinkan untuk pengangkatan notaris pindahan. Bagi notaris yang ingin berpindah domisili, Dephukham menetapkan limit waktu untuk bisa meloncat ke daerah baru. Syaratnya, notaris harus menjalani tugas kenotariatannya selama tiga tahun. Setelah itu ia baru bisa pindah domisili
Peraturan Menkumham yang ditelurkan pertengahan Agustus lalu memperketat formasi jabatan notaris. Formasi ini merupakan penentuan jumlah notaris yang dibutuhkan pada suatu wilayah jabatan notaris. Yakni, 13.000 penduduk dilayani oleh satu orang notaris. Sebelumnya, 1.000 penduduk berbanding satu notaris.
Sekjen Depkumham Abdul Bari Azed menerangkan, pembukaan dan penutupan formasi notaris itu dilakukan setelah Depkumham melakukan perhitungan ulang terhadap rasio jumlah penduduk dan notaris disuatu daerah. Dengan adanya pemekaran beberapa wilayah beberapa kabupaten/kota bisa dibuka lagi, ujarnya usai acara pelantikan.
Perhitungan itu mengacu dari data penduduk Departemen Dalam Negeri dan Biro Pusat Statistik (BPS). Faktor lain, jumlah noratis yang berkurang tiap tahunnya karena notaris pensiun dan meninggal dunia.
Departemen Hukum dan HAM (Depkumham) agaknya tidak ingin dinilai jelek lagi di mata Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Setelah dinilai buruk dalam memberikan pelayanan kenotariatan, departemen pimpinan Andi Matalatta itu mulai berbenah diri. Salah satunya dengan membuka informasi tentang penempatan notaris. Tidak boleh tertutup, ujar Andi saat memberikan sambutan pelantikan pejabat Eselon I dan II di gedung Depkumham, Jakarta, Jumat (23/01).
Ia mewanti-wanti kepada pejabat yang baru dilantik agar tidak bermain mata dengan notaris ‘nakal' yang minta ditempatkan di daerah basah. Menurut politisi Golkar itu, informasi rasio jumlah penduduk dan jumlah notaris harus terbuka untuk umum. Dengan begitu, akan nampak daerah yang terbuka untuk formasi notaris dan yang tidak terbuka. Bagi notaris yang mau coba-coba, walau dia tahu suatu daerah tertutup, biarkan saja, dia (notaris, red) termasuk notaris yang tolol, imbuh Andi.
Berdasarkan survei integritas KPK tahun 2007, lebih dari 80 persen pengguna layanan—sebagian besar notaris—mengaku pernah mengeluarkan uang pelicin di luar biaya resmi supaya ditempatkan di Jakarta. Kebutuhan jutaan penduduk Indonesia akan jasa notaris hanya dilayani ribuan notaris. Itu pun kebanyakan menumpuk di kawasan perkotaan.
Awal tahun 2009, Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Depkumham mengumumkan penutupan formasi notaris di kabupaten/kota lima belas provinsi di Indonesia. Daerah tersebut tertutup buat pengangkatan notaris baru maupun notaris pindahan. Hal itu tertuang dalam pengumuman yang terpampang di kantor Ditjen AHU. Pengumuman itu ditandatangani oleh Pelaksana Harian Dirjen AHU Abdul Bari Azed pada 11 Januari 2009.
