Selasa, 02 Pebruari 2010

Ormas Islam Membela UU Penodaan Agama

Hizbut Tahrir Indonesia tercatat sebagai ormas kelima yang mengajukan permohonan intervensi dalam pengujian UU Penodaan Agama. MK berinisiatif akan mendatangkan 24 ahli untuk perkara ini.
Ali
Hizbut Tahrir Indonesia mengajukan intervensi. Foto: hizbut-tahrir.or.id







Puluhan massa Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK). Aksi tersebut merupakan pembuka, sebelum kuasa hukum HTI dari Tim Pembela Muslim mendaftarkan permohonan intervensi atau perlawanan terhadap pengujian UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (UU Penodaan Agama).

 

Ismail Yusanto, juru bicara HTI, mengatakan pihaknya mengajukan diri sebagai pihak terkait dalam perkara tersebut. “Kami mengajukan intervensi untuk menggagalkan gugatan (permohonan uji materi,-red) itu,” ujarnya Selasa, (2/2). Ia mengatakan bila UU itu dihapuskan maka akan memiliki dampak yang besar bagi masyarakat.

 

“Bila UU ini dihapus, tindakan Imam Tantowi dan kelompoknya yang diantaranya mengajarkan jika wanita mau suci maka ia harus ditiduri dulu oleh imamnya, juga kelompok-kelompok sesat lain yang menjalankan ajaran agama secara bebas tanpa batas ini tidak bisa disalahkan,” demikian salah satu argumen yang digunakan HTI dalam permohonan intervensinya.

 

Kabag Administrasi Perkara MK, Muhidin mengatakan sudah ada beberapa organisasi yang mengajukan permohonan intervensi dalam perkara ini. “Sudah ada empat pihak yang mengajukan permohonan intervensi,” ujarnya saat menemui perwakilan HTI. Artinya, HTI adalah pihak kelima yang mengajukan permohonan intervensi.

 

Para pihak yang telah mengajukan permohonan intervensi adalah Dewan Pengurus Majelis Silaturahim Kyai-Pengasuh Pesantren se-Indonesia, Pimpinan Pusat Aisyiyah, IAIN Sunan Ampel dan lain sebagainya. 

 

Peraturan MK No. 6 Tahun 2005 tentang Pedoman Beracara Pengujian UU memang mengenal pihak terkait. Pasal 14 menyebutkan ada dua jenis pihak terkait, yakni yang berkaitan langsung atau tidak berkaitan langsung dengan perkara. Tujuannya adalah untuk memberi tambahan informasi kepada MK.

 

Kuasa Hukum HTI, Mahendradatta mengatakan kliennya tak hanya membawa surat permohonan tetapi juga membawa sanggahan dan bantahan terhadap argumentasi pemohon. Ia pun berharap kliennya sudah bisa duduk sebagai pihak terkait dalam sidang pleno yang rencananya akan digelar, Kamis (4/2).

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua