Kementerian Kehutanan mengamankan 64 juta hektare (ha) hutan dari aktivitas penebangan selama dua tahun. Hal itu menyusul terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) No 10 Tahun 2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Gambut.
Sekertaris Jenderal Kementerian Kehutanan Hadi Daryanto di Jakarta, Jumat (20/5). mengatakan inpres ini akan menunda izin di hutan alam dan gambut di kawasan hutan seluas 64 juta ha. “Jumlah ini dengan perincian kawasan hutannya seluas 62 juta ha dan luar kawasan hutan seperti areal penggunaan lain (APL) yang berada di lahan gambut seluas 2 juta ha,” katanya.
Ia mengatakan, paling besar kawasan hutan yang kena moratorium ada di Papua sekitar 70 persen diikuti Sulawesi dan Kalimantan. Selanjutnya, dia merinci total luas Sumatera yang kena moratorium seluas 11,3 juta ha. “Dengan perincian Aceh 2,3 juta ha, Kepulauan Riau 34 ribu, Riau 2,3 juta, Sumbar 1,55 juta ha, Sumut 1,2 juta ha, Sumsel 1,49 juta ha, Jambi 1,67 juta ha, Babel 169 ribu ha, Lampung 459 ribu ha, Bengkulu 597 ribu ha,” katanya.
Sedangkan di Pulau Jawa seluas 886.020 ha, Bali dan Nusa Tenggara 1.484.300 ha, Kalimantan 15.904.650 ha, Sulawesi 6.549.130 ha, Maluku 1.917.400 ha dan Papua 23.050.300 ha. “Total yang dimoratorium seluas 61.055.670 juta ha ditambah dua juta ha lahan APL bergambut jadinya 64 juta ha,” kata Hadi.
Dengan begitu luas lahan yang boleh dimanfaatkan hanya degradated forest (lahan rusak) seluas 35,4 juta ha. Terdiri dari log ofer area (LoA) untuk izin Hak Pengusahaan Hutan (HPH) yang sudah ada dialokasikan seluas 13,2 juta ha. Kemudian, izin restorasi ekosistem (RE) seluas 7,46 juta ha, untuk Hutan Tanaman Industri (HTI) di lahan rusak dialokasikan seluas 9,2 juta ha, dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dialokasikan seluas 5,5 juta ha. “Totalnya menjadi 34,5 juta ha,” katanya.
Namun Hadi mengatakan, implementasi isi Inpres ini juga harus dilengkapi dengan penyelesaian database hutan sekunder yang seluas 34,5 juta ha, pemberantasan illegal logging juga penegakan hukum, serta penyelesaian konflik tenurial ‘penguasaan’ lahan.
Pelaksanaan ini akan dilaksanakan di dua propinsi selama dua tahun. Tahun ini, pelaksanaan moratorium akan dilakukan di propinsi Kalimantan Tengah, sementara untuk tahun depan akan dipilih dari enam kandidat pilot project antara lain Aceh, Riau, Sumsel dan Kalbar, Kaltim, Papua Barat dan Jambi. “Usulan terbarunya ada juga Sulawesi Tenggara yang menjadi pilot project,” katanya.
