Profesi pengacara dijadikan “kambing hitam” atas maraknya kasus mafia hukum. Wakil Kepala Polri Nanan Sukarna secara eksplisit menyebut profesi pengacara sebagai penyebab terjadinya praktik mafia hukum, termasuk yang melibatkan aparat Kepolisian.
“Yang mengiming-imingi polisi ya lawyer, coba sebut kasus hukum yang tersandung mafia peradilan, pasti pakai lawyer,” ujar Nanan dalam acara seminar “Sosialisasi Instruksi Presiden tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 2011, di Jakarta, Selasa (14/6).
Menurut Nanan, sistem pengawasan pengacara tidak jelas. Berbeda dengan polisi, yang menurutnya memiliki mekanisme pengawasan yang lebih jelas. “Selama ini kan yang mengawasi polisi lawyer, nah siapa yang mengawasi lawyer,” tandasnya.
Seperti diketahui, mekanisme pengawasan polisi melibatkan pihak internal dan eksternal. Di lingkup internal, misalnya, ada Inspektorat Pengawasan Umum. Sedangkan eksternal, ada Komisi Kepolisian Nasional. Melalui praperadilan, masyarakat termasuk pengacara pun bisa mengawasi kinerja polisi.
Selain pengawasan yang tidak jelas, Nanan juga menyoroti daya jangkau keterlibatan pengacara dalam proses hukum sebuah kasus. Menurutnya, pengacara bisa memainkan kasus di semua tahapan proses hukum. “Lawyer bisa bermain di semua lini, ya pikirkan saja jika di penyidikan kalah, lawyer bisa menyuap di tingkat prapenuntutan, bahkan lawyer juga bisa merekayasa bukti dan saksi di pengadilan,” papar Nanan.
Pernyataan Nanan diamini oleh Sekjen Transparency International Indonesia Teten Masduki. Menurut Teten, tidak dapat dipungkiri, pengacara memang memainkan “peranan” penting dalam kasus mafia hukum. Posisi pengacara, lanjutnya, sebagai pihak yang “menawarkan” terjadinya kasus-kasus mafia hukum.
“Oh iya itu benar, lawyer harus diakui sebagai profesi yang mempunyai peran dalam setiap tahap peradilan, mulai dari penyidikan sampai putusan. Mafia peradilan itu kan ditentukan oleh supply dan demand, nah para lawyer ada di bagian supply access, dengan perannya inilah lawyer bisa memainkan kasus di semua lini, bahkan ikut mengatur bukti-bukti di pengadilan,” jelas mantan Koordinator ICW ini.
Aksi “lempar kesalahan” sebelumnya juga dilakukan Mahkamah Agung (MA). Pekan lalu, Ketua MA Harifin A Tumpa menyatakan kasus suap di lingkungan peradilan tidak selalu diprakarsai oleh kalangan hakim. Terkadang, inisiatif itu datang dari pihak yang berperkara.
“Terjadinya suap itu tidak hanya kemauan hakim itu sendiri. Saya sudah 48 tahun jadi hakim selalu ada saja orang yang menawarkan uang suap. Jadi memang tergantung mentalnya,” kata Harifin yang mengaku sepanjang kariernya sebagai hakim kerap digoda suap oleh pihak berperkara.
Meskipun terkesan mengkambinghitamkan pengacara, Nanan tetap mengimbau agar pengacara turut serta mencegah dan memberantas praktik mafia hukum. Imbauan yang sama diutarakan Nanan untuk aparat penegak hukum lainnya seperti jaksa dan hakim.
Nanan menambahkan, Polri juga bertekad membuka diri agar masyarakat dapat turut mengawasi kinerja Polri. Namun, dia berharap pengawasan masyarakat harus dilaksanakan secara murni. “Awasi kami tanpa kolusi,” ujarnya.
Terkait Inpres Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Nanan menegaskan bahwa Polri berkomitmen melaksanakan Inpres tersebut. Untuk itu, Polri telah menyiapkan sejumlah strategi dan rencana aksi yang meliputi bidang pencegahan, penindakan, harmonisasi peraturan perundang-undangan, penyelamatan aset hasil korusi, kerjasama internasional serta mekanisme pelaporan.
