Kamis, 10 Mei 2012

Sejumlah LSM Akan Uji UU Migas

UU Migas dinilai menghapus kedaulatan rakyat atas energi.
FNH
Foto: ilustrasi

Munculnya pasal 7 ayat (6a) dalam UU APBNP Tahun 2012 menunjukkan bahwa tata kelola energi Indonesia sudah salah arah. Pengesahan pasal ini dianggap oleh sebagian pihak terutama Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) berpangkal dari UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas). Akibatnya, putusan kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) diserahkan kepada pemerintah.


“UU Migas merupakan salah satu pangkal buruknyapengelolaanenergi di Indonesia,” kata Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), Hendrik Siregar, dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (10/5).


Melihat tata kelola energi yang semakin kacau di Indonesia, beberapa LSM yang tergabung dalam Tim Advokasi untuk Kedaulatan Energi (TAKE) berencana mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap UU Migas. Uji materi ini dilakukan karena harapan kepada pemerintah dan DPR sudah semakin tipis untuk melakukan pembenahan kebijakan tata kelola energi Indonesia yang adil dan berdaulat.


Hendrik melanjutkan, uji materi UU Migas ini dilakukan oleh sepuluh organisasi dan delapan individu yang memiliki latar belakang beragam. TAKE, lanjutnya, mengajukan lima pasal dalam UU Migas yang bertentangan dengan pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945. Lima pasal tersebut adalah pasal 1 ayat (19), (23) dan (24), pasal 10, pasal 44, pasal 63 poin C serta pasal 64.


Mereka yang mengajukan judicial review ini meyakini bahwa UU Migas tidak berpihak kepada kepentingan warga negara Indonesia, menghalangi pencapaian tujuan bahkan bertentangan dengan tujuan organisasinya. Selain itu, sambung Hendrik, UU Migas mengakibatkan perlindungan konstitusi terhadap hak-hak warga melemah.


Ia mencontohkan nelayan sebagai salah satu warga negara yang akan mendapatkan kerugian luar biasa akibat kebijakan tersebut. Pasokan yang tidak regular dan penyimpangan alokasi BBM bersubsidi berakibat pada fluktuasi harga BBM di perkampungan-perkampungan nelayan. Akhirnya, kehidupan nelayan semakin tercekik dan terhambat untuk hidup sejahtera.


“Kapal mereka kan melaut pakai BBM, kalau harga BBM disesuaikan dengan harga minyak dunia, mereka yang paling tercekik,” ujarnya.

 

Hendrik juga menyayangkan sikap pemerintah dan DPR yang menyetujui pasal 7 ayat (6a) pada paripurna kemarin. Padahal, MK telah menganulir pasal di UU Migas yang menjelaskan persoalan harga minyak mengikuti mekanisme pasar. Dua pemangku kebijakan tersebut terlihat tidak menghiraukan putusan MK dengan alasan bahwa UU APBNP merupakan UU yang berbeda dari UU lainnya.


“Ini jelas melanggar pasal yang telah diujimaterikan dan dikabulkan oleh MK,” sesalnya.


Gunawan, Direktur Program Indonesian Human Rights Committee For Social Justice (IHCS) yang juga tergabung dalam TAKE berpendapat, uji materi ini bertujuan untuk mengembalikan kedaulatan energi kepada rakyat mulai dari sumur, kilang dan tangki. Selain itu, adanya upaya pemisahan antara hulu dan hilir di sektor migas mengkibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terutama PT Pertamina (Persero) semakin melemah.


“Hak kedaulatan negara itu justru digantikan dengan privatisasi,” tegasnya di tempat yang sama.


Akibatnya, lanjut Gunawan, pemerintah tidak dapat memperjuangkan hak rakyat yang selama ini dikuasai oleh private atau asing. Dia juga menuntut agar pemerintah segera melakukan renegosiasi terhadap kontrak karya (KK) pertambangann migas yang ada di Indonesia.


Belum lagi, pertambangan di sektor migas tidak membawa dampak yang positif bagi masyarakat. Contohnya, pertambangan migas yang tidak menyerap tenaga kerja banyak, perubahan yang tidak signifikan sebab hulu dan hilir masih dikuasai oleh pihak asing serta kebocoran sektor migas semakin banyak karena urusan birokrasi yang semakin panjang.


Ia juga menyampaikan bahwa setelah pengajuan uji materi terhadap UU Migas ini, TAKE juga akan mengajukan uji materi terhadap UU APBNP 2012 pada minggu mendatang.


Adapun LSM yang tergabung dalam TAKE ini meliputi IHCS, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Serikat Petani Indonesia (SPI), Forum Indonesia untk Transparansi Anggaran (FITRA), Prakarsa Masyarakat untuk Negara Kesejahteraan dan Pembangunan Alternatif (PRAKARSA), Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat serta Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil (ASPPUK).

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua