Selasa, 17 July 2012

Papua Nugini Evaluasi Kewarganegaraan Joko Tjandra

Bila terbukti memalsukan atau menggelapkan informasi dalam dokumen permohonan untuk menjadi warga negara Papua Nugini, Joko Tjandra akan dideportasi.
Nov
Wakil Jaksa Agung Darmono terima informasi status kewarganegaraan Joko Tjandra dari pemerintah Papua Nugini. Foto: Sgp


Wakil Jaksa Agung Darmono telah menerima informasi resmi dari pemerintah Papua Nugini mengenai status kewarganegaraan Joko Tjandra. Informasi itu didapat melalui Kedutaan Besar Indonesia di Papua Nugini. Menurutnya, terpidana kasus cessie Bank Bali ini telah menjadi warga negara Papua Nugini sejak Juni 2012 lalu.


“Namun demikian, bukan berarti menjadi hambatan atau penghalang untuk memulangkan dia,” katanya, Senin (16/7). Darmono mengaku telah mengirimkan surat kepada otoritas Papua Nugini agar syarat permohonan kewarganegaraan Joko Tjandradikaji ulang.Sebab, menurut Darmono, untuk menjadi warga negara Papua Nugini, Joko Tjandra harus dalam keadaan clear dari masalah hukum, serta pemalsuan dan penggelapan informasi. Pada kenyataannya, Joko Tjandra di Indonesia dihukum dua tahun penjara oleh Mahkamah Agung (MA).


Ketua Tim Terpadu Pencari Tersangka dan Terpidana Tindak Pidana Korupsi ini menduga ada penggelapan atau pemalsuan informasi yang dilakukan Joko Tjandra ketika mengajukan permohonan kewarganegaraan Papua Nugini. Darmono juga sudah menyampaikan informasi tersebut ke pemerintah Papua Nugini.


“Kami menduga dia (Joko Tjandra) memberikan informasi palsu. Kami sudah sampai ke sana, supaya dijadikan pertimbangan otoritas di sana,” ujarnya. Darmono berharap pemerintah Papua Nugini dapat segera mengevaluasi dokumen permohonan kewarganegaraan Joko Tjandra.


Mantan Plt Jaksa Agung ini berpendapat, masih terbuka kemungkinan Joko Tjandra dipulangkan melalui jalur deportasi. Derportasi dapat dilakukan jika Joko Tjandra terbukti melakukan pemalsuan persyaratan kewarganegaraan di Papua Nugini. Hal ini juga pernah dilakukan pemerintah Amerika Serikat terhadap Sherny Kojongian.


Sherny adalah buron terpidana kasus Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI). Berdasarkan informasi dari pemerintah Indonesia, otoritas Amerika Serikat melakukan pengecekan terhadap dokumen keimigrasian dan persyaratan kewarganegaraan Sherny. Dari hasil pemeriksaan, ditemukan adanya pelanggaran keimigrasian.


Perempuan paruh baya ini sempat ditahan dan akhirnya dideportasi dari negeri Paman Sam. “Untuk Joko Tjandra, itu kan segera dievaluasi pemerintah sana. Artinya kalau ada pemalsuan syarat kewarganegaraan, (kewarganegaraan Joko Tjandra) bisa dibatalkan dan dia bisa dideportasi karena melanggar aturan keimigrasian,” terang Darmono.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua