Jumat, 03 August 2012

Pengusaha Baja Tolak RPP B3

ant

 

Pelaku usaha baja nasional menilai rancangan peraturan pemerintah (RPP) tentang pengelolaan bahan berbahaya, limbah berbahaya, dan penumpukan limbah B3 akan mengurangi pertumbuhan industri baja.


"Rencana Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menerapkan peraturan pengelolaan bahan berbahaya akan memangkas pendapatan produsen dari produksi industri baja. RPP itu tidak menunjukkan upaya terobosan memajukan industri dan lingkungan tetap aman," kata Direktur Eksekutif Indonesia Iron and Steel Industry Association (IISIA), Edward Pinem, di Jakarta, Jumat (3/8).


Edward mengatakan RPP tersebut akan menjadi pengganti PP No. 18 Tahun 1999 Pengelolan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana diubah dengan PP No. 85 Tahun 1999. RPP direncanakan mengacu pada Konvensi Basel.


"Namun, setelah pertemuan kami dengan Kementerian Hukum dan HAM, RPP tersebut berbeda dengan Konvensi Basel," ujarnya.


RPP tersebut akan menetapkan "slag" dan beberapa produk sampingan hasil peleburan industri baja sebagai limbah B3. Padahal di Konvensi Basel, produk-produk tersebut bukan termasuk limbah B3.


"KLH memaksakan bahwa 'slag' dan produk sampingan hasil peleburan itu sebagai limbah B3. Kalau RPP itu ditetapkan, kami akan sulit memanfaatkan slag dan produk-produk tadi sebagai bahan baku baja," katanya.


Sedangkan Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur Kementerian Perindustrian, Panggah Susanto, mengatakan sebaiknya pemerintah melengkapi infrastruktur seperti tempat penampungan "scrap".


"Pemerintah bisa mencontoh Ciina yang mempunyai tempat penampungan sementara untuk 'scrap' agar memenuhi syarat lingkungan. Selama ini belum ada tempat penampungan 'scrap', namum aturannya berjalan terus," katanya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua