Senin, 08 Oktober 2012

Dana Bantuan Hukum Non-Litigasi Juga Ditanggung

Lembaga Pemberi Bantuan Hukum harus ikuti mekanisme pertanggungjawaban keuangan negara.
MYS

Dalam penanganan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga, trafficking, kekerasan seksual atau tindakan berbasis jender lainnya, banyak biaya yang harus ditanggung oleh korban atau pendamping. Sebab, dalam kasus semacam itu, yang dibutuhkan bukan hanya penyelesaian secara hukum, tetapi juga penguatan korban pasca peristiwa.


LBH APIK lebih setuju jika dana bantuan hukum yang dianggarkan pemerintah tidak hanya untuk kegiatan litigasi. Asnifriyanti Damanik, Ketua Pembina LBH APIK, mengatakan pendampingan korban kasus-kasus kekerasan berbasis jender selama ini membutuhkan biaya non-litigasi yang tidak sedikit. Misalnya, mengurus biaya visum ke rumah sakit, atau rumah perlindungan.


Dalam talkshow tentang UU No. 16 Tahun 2011tentang  Bantuan Hukum di Jakarta, Senin (08/10), Asnifriyanti meminta Pemerintah agar dana bantuan hukum tidak menggunakan model fixed. Model ini berarti jumlah dana untuk setiap kasus sudah pasti, tak akan berkurang atau bertambah. Jika hanya biaya litigasi yang ditanggung, lembaga Pemberi Bantuan Hukum bisa mengalami kesulitan menyelesaikan seluruh proses pendampingan.


“Kebutuhan setiap kasus berbeda,” kata Asni dalam diskusi yang diselenggarakan BPHN dan Radio 68 H itu.


Sesuai amanat UU Bantuan Hukum, Pemerintah dan DPR menganggarkan dana bantuan hukum dalam APBN. Program ini kemungkinan baru bisa direalisasikan tahun anggaran 2013. Hingga saat ini, pemerintah masih menyusun dua peraturan teknis, yakni rancangan Peraturan Pemerintah mengenai mekanisme pemberian dan penggunaan bantuan hukum, dan rancangan Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Verifikasi dan Akreditasi Pemberi Bantuan Hukum.


Menurut Reza Fikri Febriansyah, anggota tim penyusun peraturan teknis tersebut, mekanisme pendanaan masih terus digodok. Tetapi ia mengatakan dana bantuan hukum kepada lembaga Pemberi Bantuan Hukum meliputi aktivitas litigasi dan non-litigasi.


Prosentasenya biaya yang akan dikucurkan masih dibahas. Bisa 80% untuk litigasi, dan 20% untuk non-litigasi, atau 70% berbanding 30%. Berapapun prosentase yang akan disepakati, Reza mengingatkan agar lembaga Pemberi Bantuan Hukum tidak menjadikan dana APBN itu sebagai anggaran utama. Selain karena jumlahnya yang relatif sedikit, dana bantuan hukum itu akan disalurkan ke banyak lembaga di seluruh Indonesia.


“Tetapi hanya lembaga yang lolos verifikasi dan akreditasi,” kata Reza.


Asnifriyanti mengakui selama ini pendamping dari PBH APIK relatif tidak mengalami kesulitan meskipun UU Bantuan Hukum belum ada. Pendamping –advokat atau bukan – diperkenankan mengadvokasi kepentingan korban meskipun sifatnya insidentil. Bisa jadi karena LBH APIK sudah aktif mendampingi korban-korban kasus kekerasan berbasis jender.


Selama ini baru pendamping kasus KDRT dan trafficking yang dijamin Undang-Undang. UU Bantuan Hukum semakin meneguhkan posisi pendamping korban, tanpa melihat jenis tindak pidananya.

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua