Beberapa waktu lalu, Kepolisian mengeluhkan anggaran penanganan perkara yang sangat timpang dengan KPK. Anggaran penyidikan di Kepolisian hanya Rp37 juta, sepuluh kali lebih kecil dibanding KPK yang Rp300 juta. Minimnya anggaran dan gaji penyidik ini disebut-sebut sebagai salah satu penyebab perilaku koruptif.
Namun, alasan itu dinilai sejumlah pihak tidak dapat dijadikan pembenaran berperilaku koruptif. Sejak Polri berpisah dari TNI, anggaran Kepolisian mengalami peningkatan yang cukup pesar. Di tahun 2000, Kepolisian diberikan anggaran sebesar Rp3,2 miliar, kemudian di tahun 2012 anggaran Kepolisian meningkat menjadi Rp39,78 miliar.
Kepolisian meminta kenaikan anggaran lagi di tahun 2013 menjadi Rp41 miliar. Permintaan Polri itu tidak berbanding lurus dengan kenyataan saat ini. Buktinya, KPK masih menemukan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan aparat Polri, khususnya mantan Kakorlantas Mabes Polri Djoko Susilo.
Meski demikian, Komisi III DPR menyetujui kenaikan anggaran Kepolisian dan Kejaksaan. Kenaikan anggaran dialokasikan untuk pembiayaan operasional penyelidikan dan penyidikan di Kepolisian, serta penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan di Kejaksaan. Komisi III telah mengirimkan rekomendasi tersebut ke Badan Anggaran.
Penyeragaman anggaran penanganan perkara di Kepolisian dan Kejaksaan dengan KPK, salah satunya ditujukan untuk meningkatkan kinerja dua institusi penegak hukum itu. Ketua Komisi III DPR Gede Pasek Suardika mengatakan, selama ini kita sering mengeluhkan kinerja Kepolisian dan Kejaksaan yang belum optimal.
“Padahal, di KPK sendiri kebanyakan penyidik dan penuntutnya dari kedua institusi itu. Mengapa di sana (KPK) bisa maksimal dan di instansi asalnya tidak? Sehingga, kita harus mulai dari politik anggaran yang fair. Standarisasi anggaran kemudian akan disusul standarisasi kinerja,” kata Pasek kepada hukumonline, Kamis (18/10).
Maka dari itu, Pasek melanjutkan, salah satu solusi untuk mengoptimalkan kinerja penyidik di Kepolisian, serta penyidik dan penuntut umum Kejaksaan adalah menyeragamkan anggaran penanganan perkara dengan KPK. Kenaikan anggaran ini hanya salah upaya untuk memaksimalkan kinerja Kepolisian dan Kejaksaan.
Menurut Pasek, banyak faktor yang menyebabkan kinerja Kepolisian dan Kejaksaan belum optimal. “Itu kan hanya salah satu saja. Jangan disederhanakan begitu untuk memperbaiki kinerja lembaga apapun. Tidak adil kita mencaci maki mereka, tapi di saat yang bersamaan kita melakukan diskriminasi. Itu tidak tepat,” ujarnya.
Terpisah, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Andhi Nirwanto menyambut baik rencana penyeragaman anggaran penanganan perkara dengan KPK. Andhi berpendapat, bila Komisi III menghendaki kenaikan anggaran di Kejaksaan, yang paling tepat adalah menggunakan sistem “at cost”.
“Sistem ‘at cost’ artinya berapapun aktivitas yang dilakukan dibiayai oleh negara. Tidak lagi model per perkara, karena perkara satu dengan lainnya kan berbeda-beda. Misalnya, kasus Chevron, penyidiknya mondar mandir ke Riau. Kalau dibandingkan dengan perkara jaksa (pemeras) di sini, akan jomplang biayanya,” terang Andhi.
Andhi mengungkapkan, selama ini biaya operasional penanganan perkara di Kejaksaan menggunakan sistem per perkara. Untuk mengumpulkan alat bukti, penyidik bisa saja menempuh jarak jauh dan menggunakan metode rumit. Sementara, biaya yang dianggarkan untuk perkara mudah maupun sulit disamaratakan.
Jika menggunakan sistem “at cost”, Andhi menjelaskan, asal aktivitas dan kegiatannya bisa dipertanggungjawabkan harus dibiayai oleh negara. “Kalau perkaranya mudah, bisa sedikit biayanya. Kalau perkaranya sulit atau lokasi cukup jauh, mau tidak mau besar biayanya. Penyidikan itu pada dasarnya mengumpulkan alat bukti,” tuturnya.
Andhi berharap penambahan anggaran penanganan perkara di Kejaksaan dapat memacu aparatnya untuk bekerja lebih optimal. Penambahan anggaran penanganan perkara merupakan salah satu elemen saja. Elemen lainnya adalah dari segi SDM, gaji, dan peraturannya.
Namun, bagaimana kalau ternyata setelah anggaran dinaikan, kinerja penyidik dan penuntut umum di Kejaksaan tetap tidak optimal? Andhi berupaya semaksimal mungkin agar hal tersebut tidak terjadi. “Apalagi Pak Jaksa Agung sudah tegas. Ini kan untuk tahun 2013. Tahun 2013 kan tiga bulan lagi. Mudah-mudahan saja.”
















