Selasa, 20 November 2012

Kebijakan Terbaru Advokat Asing Masih Digodok

PERADI akan mendata ulang advokat asing yang berpraktik di Indonesia.
PIRHOT NABABAN
Menkumham Amir Syamsuddin dalam acara Law Asia Conference di Bali. Foto: Hot

Tak terasa, waktu tinggal tersisa kurang dari tiga tahun menjelang implementasi ASEAN Economic Community (AEC) di tahun 2015 nanti. AEC menjadi sebuah momen penting bagi ASEAN, ketika negara-negara anggotanya akan menerapkan pergerakan bebas untuk sektor barang, jasa, dan modal (free flow of goods, services, and modal).

Di sektor jasa, khususnya jasa konsultasi hukum, Indonesia mulai mempersiapkan diri menghadapi serbuan advokat-advokat dari negara tetangga ketika AEC mulai terlaksana. Hal ini dikonfirmasi oleh Menkumham Amir Syamsuddin.

“Kami (Kemenkumham, red) sedang melakukan harmonisasi untuk menyempurnakan kebijakan soal advokat asing,” ujarnya saat pembukaan The 25th Law Asia Conference yang digelar di Nusa Dua, Bali, Senin (19/11).

Amir mengakui, keberadaan advokat-advokat asing di Indonesia bisa membantu perkembangan di bagian hukum ekonomi. Namun ia menegaskan, keberadaan mereka harus dibatasi dengan adanya aturan yang jelas.

“Jangan sampai pengacara Indonesia hanya digunakan sebagai ’boneka’ saja. Sementara mereka lalai untuk memenuhi kewajiban mereka, misalnya di bidang perpajakan,” jelas Amir.

Hal senada juga diutarakan oleh Ketua Umum DPN PERADI Otto Hasibuan. Ia khawatir banyak pengacara asing yang sebenarnya membuka kantor di Indonesia, tetapi menggunakan pengacara lokal sebagai nama kantornya.

“Kalau seperti itu, akhirnya pajak yang seharusnya ditagihkan di Indonesia malah ‘terbang’ ke luar negeri. Jumlahnya bisa sampai ratusan miliar,” tegas Otto. Kebijakan advokat asing, lanjut Otto, saat ini akan tetap mengacu pada UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

PERADI, kata Otto, tidak akan tinggal diam demi mengantisipasi advokat-advokat asing yang menyalahgunakan aturan. Makanya, PERADI dalam waktu dekat akan melakukan pendataan ulang advokat asing yang saat ini berpraktik di Indonesia. “Kami (PERADI, red), akan mewancarai satu persatu mereka (advokat asing, red),” ujarnya.

Kebijakan Pemerintah
Sementara itu, Presiden Law Asia Malathi Das menyatakan, isu mengenai advokat asing sepenuhnya tergantung pada kebijakan dari pemerintah negara yang bersangkutan. Hanya saja, Malathi menegaskan, pemerintah harus melibatkan organisasi advokat beserta pengacara lokal dalam memutuskan kebijakan advokat asing. Hal ini untuk mengetahui kebutuhan negara yang bersangkutan atas advokat asing.

Malathi melanjutkan, ada beberapa isu yang penting untuk disorot terkait dengan praktik advokat asing di sebuah negara. “Pertama mengenai expertise. Apakah advokat asing hanya bisa mempraktikkan hukum negaranya atau bisa juga hukum nasional negara bersangkutan,” jelas Malathi.

Contohnya seperti di Singapura, advokat asing dengan kualifikasi tertentu yang lulus PFE berhak mengajukan diri untuk memperoleh sertifikat advokat asing (Foreign Practitioner Certificate) dari Jaksa Agung Singapura. Dengan sertifikat ini, advokat tersebut bisa berpraktik di area-area hukum tertentu di Singapura.

Saat ini, Indonesia memang telah membatasi gerak advokat asing melalui Pasal 23 UU Advokat. Pasal tersebut mengizinkan kantor hukum Indonesia untuk mempekerjakan advokat asing, namun melarang advokat asing untuk beracara di pengadilan Indonesia, termasuk larangan untuk membuka kantor perwakilan.

BAB VII
ADVOKAT ASING

Pasal 23
(1) Advokat asing dilarang beracara di sidang pengadilan, berpraktik dan/atau membuka kantor jasa hukum atau perwakilannya di Indonesia.
(2) Kantor Advokat dapat mempekerjakan advokat asing sebagai karyawan atau tenaga ahli dalam bidang hukum asing atas izin Pemerintah dengan rekomendasi Organisasi Advokat.
(3) Advokat asing wajib memberikan jasa hukum secara cuma-cuma untuk suatu waktu tertentu kepada dunia pendidikan dan penelitian hukum.
(4) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara mempekerjakan advokat asing serta kewajiban memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada dunia pendidikan dan penelitian hukum diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal ini kemudian diimplementasikan lebih lanjut melalui Keputusan Menkumham No. M.11-HT.04.02 Tahun 2004, yang diterbitkan saat posisi Menkumham dijabat oleh Hamid Awaluddin. Keputusan ini mengatur prosedur bagi advokat asing yang ingin bekerja di Indonesia.

Larangan untuk membuka kantor perwakilan di Indonesia, diakali oleh firma hukum asing dengan membuat afiliasi bersama kantor hukum lokal. Cara ini sudah dipraktikkan oleh berbagai kantor hukum asing seperti Baker & McKenzie yang menggandeng Hadiputranto, Hadinoto & Partners; O'Melveny & Myers LLP yang berafiliasi dengan Tumbuan & Partners; Herbert Smith yang meminang Hiswara Bunjamin & Tandjung; Allen & Overy bersama Ginting & Reksodiputro; dan masih banyak lagi.

Meski AEC membuat serbuan advokat asing menjadi tak terelakkan, sebenarnya momen ini juga bisa dimanfaatkan oleh kantor hukum Indonesia untuk bisa melakukan ekspansi, paling tidak di regional Asia Tenggara. Hal ini bukan tidak mungkin, karena tanpa AEC, kantor hukum Indonesia juga bisa menembus Singapura.

Per 1 November 2012, The Law Society of Singapore mencatat lima kantor hukum Indonesia yang memiliki perwakilan di Singapura, yakni Ali Budiardjo, Nugroho, Reksodiputro; Mataram Partners; Mochtar Karuwin Komar; Soemadipradja & Taher; dan Yufendy & Partners.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua