Selasa, 20 November 2012

Kebijakan Terbaru Advokat Asing Masih Digodok

PERADI akan mendata ulang advokat asing yang berpraktik di Indonesia.
PIRHOT NABABAN
Menkumham Amir Syamsuddin dalam acara Law Asia Conference di Bali. Foto: Hot


Tak terasa, waktu tinggal tersisa kurang dari tiga tahun menjelang implementasi ASEAN Economic Community (AEC) di tahun 2015 nanti. AEC menjadi sebuah momen penting bagi ASEAN, ketika negara-negara anggotanya akan menerapkan pergerakan bebas untuk sektor barang, jasa, dan modal (free flow of goods, services, and modal).


Di sektor jasa, khususnya jasa konsultasi hukum, Indonesia mulai mempersiapkan diri menghadapi serbuan advokat-advokat dari negara tetangga ketika AEC mulai terlaksana. Hal ini dikonfirmasi oleh Menkumham Amir Syamsuddin.


“Kami (Kemenkumham, red) sedang melakukan harmonisasi untuk menyempurnakan kebijakan soal advokat asing,” ujarnya saat pembukaan The 25th Law Asia Conference yang digelar di Nusa Dua, Bali, Senin (19/11).


Amir mengakui, keberadaan advokat-advokat asing di Indonesia bisa membantu perkembangan di bagian hukum ekonomi. Namun ia menegaskan, keberadaan mereka harus dibatasi dengan adanya aturan yang jelas.


“Jangan sampai pengacara Indonesia hanya digunakan sebagai ’boneka’ saja. Sementara mereka lalai untuk memenuhi kewajiban mereka, misalnya di bidang perpajakan,” jelas Amir.


Hal senada juga diutarakan oleh Ketua Umum DPN PERADI Otto Hasibuan. Ia khawatir banyak pengacara asing yang sebenarnya membuka kantor di Indonesia, tetapi menggunakan pengacara lokal sebagai nama kantornya.


“Kalau seperti itu, akhirnya pajak yang seharusnya ditagihkan di Indonesia malah ‘terbang’ ke luar negeri. Jumlahnya bisa sampai ratusan miliar,” tegas Otto. Kebijakan advokat asing, lanjut Otto, saat ini akan tetap mengacu pada UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua