Sabtu, 09 February 2013

Hakim Praperadilan Chevron Dilaporkan ke KY

KY bisa saja membenarkan tindakan hakim jika ada bukti kuat dalam putusan praperadilan.
NOV


Kejagung masih enggan menerima putusan praperadilan Bachtiar Abdul Fatah, tersangka korupsi proyek bioremediasi PT Chevron Pacific Indonesia. Putusan hakim tunggal Suko Harsono dianggap telah melampaui kewenangan praperadilan karena memutus penetapan tersangka Bachtiar tidak sah.


Putusan praperadilan Bachtiar dibacakan pada 27 September 2012 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jaksa Agung Basrief Arief mengatakan, sah tidaknya penetapan tersangka bukan merupakan lingkup praperadilan sebagaimana diatur Pasal 77 KUHAP. Penyidik sudah melaporkan putusan tersebut ke Mahkamah Agung (MA).


Sebagai lembaga peradilan tertinggi, MA diminta mencarikan jalan keluar dengan melakukan evaluasi dan eksaminasi. Selain itu, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Andhi Nirwanto mengungkapkan Direktur Penyidikan juga melaporkan hakim Suko Harsono ke KY karena dianggap memutus praperadilan di luar ketentuan KUHAP.


“Kami berharap kepada KY, hakim yang kami anggap melampaui wewenangnya itu mohon sekiranya dilakukan klarifikasi atau pemeriksaan. Sebab kalau buntu begini, pelaksanaan hukum menjadi tidak jelas. Ini juga akan berakibat pada penegakan hukum terhadap si tersangka (Bachtiar) itu sendiri,” katanya, Jumat (8/2).


Sebelum melakukan kedua upaya itu, penyidik mencoba mengajukan banding. Namun, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak dengan alasan KUHAP tidak mengenal upaya banding dalam mekanisme praperadilan. Andhi menganggap Ketua Pengadilan telah bertindak di luar aturan main karena menolak banding penyidik.


Dalam ketentuan Pasal 83 ayat (1) KUHAP, putusan praperadilan yang tidak dapat dimintakan banding adalah putusan mengenai sah tidaknya penangkapan dan penahanan. Belakangan, Mahkamah Konstitusi (MK) juga menghapus ketentuan banding terhadap putusan praperadilan mengenai penghentian penyidikan dan penuntutan.


Sementara, untuk putusan praperadilan di luar ketentuan itu, Andhi berpendapat tidak ada aturan dalam KUHAP yang melarang penyidik mengajukan banding. Seharusnya Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak menolak banding penyidik. “Kalaulah banding itu ditolak, yang menolak seharusnya Pengadilan Tinggi,” ujarnya.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua