Ketua Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM, Revrisond Baswir, mengatakan dalam menjalin hubungan industrial, para pemangku kepentingan di bidang ketenagakerjaan perlu mengacu pasal 33 UUD 1945. Menurutnya, ketentuan itu layak untuk dikaitkan bagaimana membangun hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan. Namun, persoalannya pemerintah dinilai tak serius mengimplementasikan amanat konstitusi tersebut.
Bahkan para pekerja sekalipun, Revrisond melanjutkan, dinilaikerap keliru dalam merujuk ketentuan yang termaktub dalam konstitusi ketika memperjuangkan hak-hak mereka. Misalnya, sering menggunakan pasal 28D Ayat (2) yang menyebut setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalamhubungan kerja. Bagi Revrisond hal itu tak secara khusus ditujukan untuk pekerja, tapi masyarakat Indonesia secara umum.
Penjelasan yang lebih baik tentang pasal 33 UUD RI 1945 menurut Revrisond ada sebelum konstitusi itu diamandemen. Pasalnya, di bagian penjelasan, disebutkan dengan jelas apa maksud dari ketentuan tersebut. Ia menguraikan dalam penjelasan itu kegiatan ekonomi, seperti perusahaan, dalam menjalankan kegiatannya menggunakan prinsip koperasi. Sehingga, pekerja punya hak sebagai pemilik, pengendali dan bertangungjawab atas perusahaan. Sayangnya, setelah diamandemen, penjelasan itu dihapus.
“Konstitusi (pasal 33,-red) tidak menghendaki adanya pemisahan antara pengusaha dan pekerja,” katanya dalam diskusi di Jakarta, Selasa (30/4).
Jika pasal 33 konstitusi dapat dijalankan dengan baik, masih menurut Revrisond, posisi pengusaha dan pekerja setara. Sehingga hubungan industrial dapat berlangsung baik karena pekerja ikut menentukan kebijakan dalam perusahaan. Misalnya, menentukan apakah upah naik atau tidak dan memilih komisaris. Terabaikannya aturan itu menurut Revrisond terjadi karena sudah menjadi kebijakan rezim secara makro.
Contohnya, Pasal 33 Ayat (2) i mengatur bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Tapi faktanya, pihak asing yang menguasai sektor tersebut. Mengacu kondisi yang ada sekarang, Revrisond menilai telah terjadi pengkhianatan rezim terhadap konstitusi dan merambah ke berbagai bidang. Tak terkecuali ketenagakerjaan.
Atas dasar itu Revrisond mengatakan penting untuk melontarkan pertanyaan kepada kaum pekerja saat ini, apakah amanat pasal 33 konstitusi perlu untuk dijalankan dengan konsekuen atau tidak. Mengingat gerakan serikat pekerja belakangan ini menguat, Revrisond menilai pekerja punya kekuatan untuk melakukan perubahan. Oleh karenanya, sangat penting bagi serikat pekerja menggandeng elemen masyarakat lain yang terkena dampak negatif dari ketidaktaatan pemerintah terhadap konstitusi. Ketika peraturan itu dapat diimplementasikan, Revrisond tak ragu dampaknya positif untuk memperkuat kemajuan ekonomi Indonesia.
