Putusan Peninjauan Kembali (PK) yang membebaskan Sudjiono Timan masih menimbulkan kontroversi. Para pakar dan pengamat saling beradu argumen membahas vonis yang dianggap menciderai rasa keadilan masyarakat ini. Usulan untuk reformasi Mahkamah Agung (MA) pun kembali mengemuka. Salah satunya adalah memperhatikan kesejahteraan para hakim agung.
Anggota Komisi Hukum Nasional (KHN) Frans Hendra Winata mengatakan agar para hakim agung bisa ‘kebal’ dari suap, maka gaji dan kesejahteraan mereka harus ditingkatkan. Ia bahkan mengusulkan agar Indonesia meniru Singapura yang mengggaji hakim agung sebesar Rp500 juta per bulan.
“Di negara yang rule of law-nya sudah berjalan dengan baik, pasti hakim agungnya digaji tinggi,” tuturnya dalam diskusi KHN, di Jakarta, Rabu (4/9). KHN merupakan lembaga yang salah satu fungsinya mengkaji dan memberikan masukan hukum kepada presiden.
Selain memperoleh gaji Rp 500 juta per bulan, lanjut Frans, hakim agung di Singapura juga bisa mendapat bonus sebesar Rp1-2 Miliar bila mereka berhasil membuat ‘landmark decision’, putusan bersejarah yang akan dijadikan acuan.
“Bila mereka bisa buat putusan yang tak bisa (kalah,-red) dikasasi dan banding, putusan brilian yang bisa pengaruhi arah bagaimana masyarakat dibentuk, maka bonus itu akan diberikan kepada mereka,” tuturnya.
Frans menilai usulan ini cukup realistis diterapkan di Indonesia. Ia sudah menghitung saat ini di MA ada sekira 50 hakim agung. Bila dikalikan Rp500 juta per bulan, maka negara akan menghabiskan Rp25 Miliar per bulannya untuk gaji hakim. “Kalau kita bandingkan dengan anggaran APBN kita, jumlah segitu sih seperti beli kacang goreng,” ujarnya.
Sebelumnya, sebagaimana diberitakan hukumonline, Hakim Agung Supandi mengeluhkan minimnya pendapatan yang diperolehnya setiap bulan, padahal tugasnya cukup berat sebagai hakim agung. Bahkan, gaji hakim agung sekarang justru lebih rendah dibanding dengan gaji hakim pengadilan tinggi.