Mahkamah Konstitusi mempertanyakan pertemuan yang dilakukan presiden dengan pimpinan lembaga negara, Sabtu, (5/10) tanpa mengundang pimpinan MK.
"Seyogianya Pimpinan Mahkamah Konstitusi diundang dalam pertemuan tersebut untuk didengar keterangannya," jelas Wakil Ketua MK, Hamdan Zoelva usai Rapat Pleno Hakim Konstitusi di Gedung MK, Jakarta Minggu (6/10) dini hari.
Keputusan presiden tidak mengundang Pimpinan MK pada pertemuan yang menghasilkan lima butir untuk menyelamatkan MK itu, membuat seolah-olah delapan hakim konstitusi lain ikut bersalah pada kasus suap ketua MK nonaktif, Akil Mochtar. "Pada pertemuan tersebut, MK diperlakukan sebagai objek. Padahal UUD 1945 menempatkan MK sebagai lembaga negara juga," imbuh Hamdan.
Padahal, lanjutnya, dengan mengundang pimpinan MK presiden bersama pimpinan lembaga lainnya bisa mencari solusi terbaik dari dampak adanya kasus suap tersebut. Pasalnya, MK pun tengah berbenah untuk memulihkan kembali citranya.
Langkah-langkah pembenahan tersebut diantaranya menyerahkan sepenuhnya kasus pidana Akil kepada penegak hukum. Selain itu, MK pun segera membentuk Majelis Kehormatan MK beberapa jam usai penangkapan Akil guna menyelesaikan masalah terkait etik dan administrasi.
Langkah berikutnya, segera setelah KPK menetapkan Akil sebagai tersangka, MK mengirimkan surat permintaan pemberhentian sementara kepada presiden. Tidak hanya itu, MK pun menata kembali panel hakim yang semula 3 panel menjadi 2 panel. "Terakhir, MK sedang merumuskan pembentukan Majelis Pengawas Etik Mahkamah Kostitusi. Ini yang belum ada," terang Hamdan.
Terkait sidang-sidang MK, Hamdan menegaskan akan tetap berjalan sebagaimana mestinya. "Karena masih ada 8 hakim konstitusi yang berdasarkan UU tetap dapat dengan sah menjalankan fungsinya," imbuhnya.