Kamis, 06 Pebruari 2014

KLH Konsultasikan RPP Limbah B3 ke Publik

MYS
Kementerian Lingkungan Hidup mengkonsultasikan Rancangan Peraturan Remerintah (RPP) tentang pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) kepada publik di Jakarta, Kamis (06/2). Deputi IV KLH Bidang Pengelolaan B3, Limbah B3, dan Sampah, Rasio Ridho Sani, mengatakan inilah pertama kali RPP ini dikonsultasikan kepada para pemangku kepentingan.
 
Ditambahkan Deputi IV KLH penyusunan RPP ini merupakan penantian selama hampir 20 tahun untuk merevisi aturan lama pengelolaan limbah. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sudah mengamanatkan perlunya PP ini. Pasal 59 ayat (7) UU ini tegas menyebutkan “ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan limbah B3 diatur dalam Peraturan Pemerintah”.
 
Dalam konsultasi publik itu hadir perwakilan dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), Asosiasi Perusahaan Pengolah Limbah Indonesia (APPLI), Asosiasi Baja Indonesia, Indonesia Center for Environmental Law (ICEL), dan asosiasi pertambangan.
 
Draf RPP terdiri dari 20 bab, dan tersebar dalam 257 pasal. Selama proses konsultasi, sangat mungkin materi RPP berubah. Tetapi kalangan pengusaha berharap secepatnya disahkan.
Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua